Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 200
Title ANGGOTA DEWAN MINTA PEMERINTAH PERHATIKAN PMI DI MALAYSIA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 28 April 2020
https://republika.co.id/berita/q9hhjy423/anggota-dewan-minta-pemerinta h-perhatikan-
Page/URL
pmi-di-malaysia
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pemerintah diminta menjalankan amanah Undang-undang untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebab, banyak PMI di
Malaysia membutuhkan pertolongan karena pandemi virus Covid-19 atau corona.
"Mereka kekurangan uang dan tidak dapat membeli bahan makanan. Bahkan untuk
sekadar bertahan hidup dan kebutuhan makan sehari-hari pun sulitanggota Komisi
IX DPR Kurniasih Mufidayati," ujar , Selasa (28/4).
Ia mengingatkan pemerintah, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sudah sangat lengkap mengatur
hak-hak PMI. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa pemerintah harus
melindungi hak-hak mereka. "Saya menyebutnya perlindungan semesta, yang
memberikan jaminan atas perlindungan hak PMI dari hulu hingga hilir," ujar Mufida.
Tujuan undang-undang ini untuk menjamin dan melindungi segenap Warga Negara
Indonesia. Khususnya kepada PMI, agar mereka dapat bekerja dengan baik.
"Karena itu, sudah sepatutnya pemerintah segera merespons jeritan permintaan
tolong dari PMI kita di Malaysia, sebagai amanah undang-undang," tegas Mufida.
Di sisi lain, ia melihat masih banyak masalah yang melingkupi PMI, baik di dalam
negeri maupun di negara penempatan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian
kontrak dengan hak yang diterima. Mufida mengaku mendapat banyak info tentang
adanya potongan-potongan biaya yang memberatkan PMI. Sehingga, membuat
uang gaji mereka akan terpotong sangat besar.
"Salah satu sumbernya adalah keperluan TKI itu sendiri dalam memenuhi syarat
agar dapat bekerja di LN. Di antaranya adalah biaya pembuatan paspor, sertifikasi
dan biaya-biaya lain selama menunggu penempatan," ujar Mufida.
Menurut Mufida, pemerintah dalam hal ini BP2MI, harus dapat memberikan solusi.
Karena sangat disayangkan jika hak mereka dipotong selama bekerja. "Jangan
sampai ini menjadi lingkaran setan yang hanya menguntungkan para calo. Harus
ada ketegasan dan keberpihakan dari pemerintah. Calo harus diberantas sesegera
mungkin," ujar Mufida.
Page 199 of 261.
