Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 201

Title          ASOSIASI SERIKAT PEKERJA MINTA JOKOWI CABUT SELURUH RUU CIPTA KERJA
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      28 April 2020
                              https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/14311801/asosiasi-serikat- pekerja-
               Page/URL
                              minta-jokowi-cabut-seluruh-ruu-cipta-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo tidak
               hanya menunda klaster ketenagakerjaan, melainkan seluruh isi draf Omnibus Law
               RUU Cipta Kerja yang kini tengah dibahas DPR.

               "Kami sesungguhnya menuntut pemerintah tidak saja menunda, tapi sebaiknya
               menarik seluruh RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada DPR," ujar Presiden
               Aspek Indoensia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2020).

               Mirah menyatakan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja bukan solusi terbaik untuk rakyat
               Indonesia.

               Penolakan akademisi dan masyarakat sipil terhadap RUU Cipta Kerja, disebut tak
               hanya menyasar pada klaster ketenagakerjaan. Melainkan juga klaster lainnya.

               Mirah juga menyunggung pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan pemerintah
               bersama DPR memiliki waktu dan kesempatan untuk mendalami lagi substansi dari
               pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para
               pemangku kepentingan.

               Dia menilai Presiden Jokowi dan DPR tetap harus membuka ruang diskusi yang lebih
               luas dan melibatkan semua stakeholder untuk semua klaster.

               Hal itu dilakukan tidak melahirkan pasal yang membuat rakyat dan bangsa
               Indonesia terjebak berkepanjangan di masa depan.

               Selain itu, dalam posisi penundaan klaster ketenagakerjaan, pemerintah juga perlu
               mengkaji secara serius dengan merujuk pada amanah UUD 1945.

               Khususnya dalam hal pemberian karpet merah untuk investor.

               "Jangan semua kemauan investor dituruti apalagi yang akan berdampak pada
               hilangnya jaminan kesejahteraan anak cucu bangsa Indonesia. Negara wajib
               melindungi rakyat, bukan mengistimewakan pemodal," tegas Mirah.

               Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan, menunda pembahasan
               klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.




                                                      Page 200 of 261.
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206