Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 191

Title          KLASTER KETENAGAKERJAAN OMNIBUS LAW DITUNDA, BURUH: HANYA ILUSI
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      28 April 2020
                              https://nasional.tempo.co/read/1336440/klaster-ketenagakerjaan-omnibus -law-ditunda-
               Page/URL
                              buruh-hanya-ilusi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative












               Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menyatakan tetap
               menolak omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja.

               Ketua Umum KASBI, Nining Elitos, mengatakan, ditundanya pembahasan klaster
               ketenagakerjaan dari rancangan aturan sapu jagat itu bukan solusi melainkan cuma
               ilusi.

               "Dikeluarkannya klaster ketenagakerjaan bukan sebuah solusi, toh ke depan tetap
               akan ada pembahasan dan kita tahu kontennya sangat buruk," kata Nining kepada
               Tempo, Selasa, 28 April 2020.

               Nining mengatakan niat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sejak awal sudah
               tidak baik. Apalagi pembahasannya tetap berjalan di tengah kondisi pandemi Covid-
               19 saat ini.

               Nining pun menilai langkah pemerintah dan DPR menunda pembahasan klaster
               ketenagakerjaan hanya memberikan angin saja kepada kaum buruh.

               "Sejatinya juga akan merugikan kaum buruh," ujar dia.

               Ia mengatakan RUU itu tak hanya akan merugikan kaum buruh saja, tetapi juga
               petani, perempuan, masyarakat adat, masyarakat pesisir, kaum miskin kota, kaum
               muda, para ahli, dosen, dan sebagainya.

               Nining menilai tak ada bedanya jika hanya menunda atau mengeluarkan klaster
               ketenagakerjaan dari pembahasan. Ia berujar, klaster-klaster lain dalam RUU Cipta
               Kerja tersebut juga memiliki daya rusak yang sama dengan klaster ketenagakerjaan.

               "Apa bedanya kalau sama-sama memiliki daya rusak semakin besar, kenapa hanya
               klaster ketenagakerjaan yang dikeluarkan? Jangan hanya memberikan ilusi," kata
               Nining.

               Ia mengatakan, sudah banyak terbukti berbagai regulasi yang dibuat pemerintah
               dan DPR akhirnya merugikan rakyat.



                                                      Page 190 of 261.
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196