Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 187
Title DPR USUL HAPUS KLASTER TENAGA KERJA DAN UBAH NAMA OMNIBUS LAW
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 28 April 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200428122009-32-498003/dpr-usu l-hapus-
Page/URL
klaster-tenaga-kerja-dan-ubah-nama-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menyebutkan
beberapa usulan fraksi kepada pemerintah terkait kelanjutan pembahasan RUU
Omnibus Law Cipta Kerja .
Willy mengatakan salah satu usulan yaitu meminta Presiden Joko Widodo menarik
klaster ketenagakerjaan dari RUU tersebut. Usulan itu muncul merespons suara dari
kalangan buruh yang menolak RUU karena klaster ketenagakerjaan merugikan
pekerja.
"Dari Fraksi Partai Nasdem kalau bisa dikeluarkan sajalah biar bisa cepat. Fraksi
Partai Nasdem di dalam rapat selalu menyampaikan aspirasi itu, tapi kan nanti
dilihat fraksi-fraksi lain seperti apa pandangannya," kata Willy saat dihubungi
CNNIndonesia.com , Selasa (28/4).
Kemudian ada juga usulan agar pemerintah mengubah nama RUU Omnibus Law
Cipta Kerja. Sebab beberapa fraksi menilai RUU itu terlalu sedikit membahas soal
penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, semangat awal Jokowi dalam merumuskan RUU tersebut adalah
mempermudah investasi. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI
di Senayan, Jakarta, akhir 2019.
"Maka kemudian kalau kita mau ke sana, ya undang-undangnya berganti nama
menjadi RUU Omnibus Law tentang Kemudahan Berinvestasi dan Debirokratisasi
Perizinan, atau ada yang usulkan Pembangunan Ekonomi Baru," ucapnya.
Penyerahan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta. (CNN
Indonesia/Aria Ananda) Sebelumnya, pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
bergulir di DPR RI sejak Rapat Paripurna pada Kamis (2/4).
Namun sejumlah kalangan mengkritik pembahasan itu karena dilakukan di tengah
pandemi corona.
Elemen buruh sempat berencana menggelar aksi besar-besaran pada Kamis (30/4).
Namun rencana itu batal setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan penundaan
pembahasan klaster ketenagakerjaan.
Page 186 of 261.
