Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020

Title DPR MINTA JOKOWI BIKIN SURAT TUNDA OMNIBUS LAW, BUKAN MEDSOS
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 28 April 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200428111908-32-497969/dpr-min ta-jokowi-
Page/URL
bikin-surat-tunda-omnibus-law-bukan-medsos
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya meminta Presiden
Joko Widodo mengirim surat resmi jika berniat menunda pembahasan RUU Omnibus
Law Cipta Kerja secara menyeluruh. Willy mengkritik status Jokowi di Twitter dan
Instagram yang menyebut pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan RUU
itu. Padahal belum ada surat resmi yang disampaikan pemerintah.

"Ini kan lembaga negara, lembaga negara kan harus tergantung official. Suratnya
mana? Baru nanti kita respons berdasarkan surat, bukan status," kata Willy saat
dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (28/4).

Jokowi memang sempat menyebut penundaan pembahasan RUU Ombibus Law
Cipta Kerja lewat berbagai media sosialnya. Namun status itu diturunkan dan diganti
dengan pernyataan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dari RUU
tersebut. Status medsos Jokowi itu sempat menjadi sorotan dalam Rapat Dengar
Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI pada Senin (27/4). Namun Baleg bersepakat
tidak mengindahkan pernyataan Jokowi tersebut karena tidak disampaikan lewat
surat resmi.

"Kalau itu maunya, berarti Pak Presiden melalui menteri, khususnya Menko
Perekonomian, kita raker ulang," tuturnya.

Meski begitu, Willy menilai pemerintah hanya akan menunda klaster
ketenagakerjaan. Jika begitu, maka tidak diperlukan surat resmi dari pemerintah.

"Karena sudah sesuai dengan jadwal yang disusun Baleg dalam raker bersama Pak
Menko Perekonomian, Pak Menkumham, dan Bu Menteri Ketenagakerjaan. Klaster
ketenagakerjaan dibahas belakangan," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan penundaan pembahasan klaster
ketenagakerjaan RUU Omninus Law Cipta Kerja. Keputusan itu diambil setelag
pertemuan tertutup antara Jokowi dengan tiga pimpinan serikat buruh.

Meski klaster ketenagakerjaan ditunda, pembahasan RUU tetap berjalan sesuai
jadwal. Kemarin, Senin (27/8), Baleg DPR RI menggelar RDPU untuk menjaring
pendapat dari berbagai pakar dan praktisi.

Page 185 of 261.