Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 181
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) batal menggelar demo di depan
gedung DPR RI dan Kemenko Perekonomian pada 30 April 2020. Lantaran Presiden
Joko Widodo atau Jokowi memutuskan menunda pembahasan klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
"Maka dengan demikian, serikat buruh termasuk KSPI dengan ini menyatakan batal
atau tidak jadi aksi pada tanggal 30 April di DPR RI dan Kemenko Perekonomian,"
kata Presiden KSPI Said Iqbal, Jumat (24/4/2020).
Iqbal mengatakan, KSPI dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mengapresiasi
baik terhadap keputusan Jokowi yang telah mendengarkan pandangan semua pihak.
Termasuk masukan dari serikat buruh demi kebaikan seluruh bangsa dan rakyat
Indonesia.
"Keputusan Presiden Jokowi inilah momentum bagi kita semua termasuk kaum
buruh untuk menjaga persatuan Indonesia dalam melawan Covid-19 dan mengatur
strategi bersama mencegah darurat PHK pascapandemi Corona," kata Said Iqbal.
Bahkan, menurut Said Iqbal, Presiden akan mempertimbangkan dengan sunguh-
sungguh untuk membahas ulang klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU
Cipta Kerja dengan melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh.
"Hal ini tercermin dari pernyataan presiden yang menyatakan akan mendengarkan
pandangan semua pemangku kepentingan," lanjutnya.
"Harus ada pembahasan ulang draf RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan yang
melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembahasan tersebut dilakukan setelah
pandemi Corona selesai," tegas Said Iqbal.2 dari 3 halaman
Jokowi Putuskan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan menunda pembahasan klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Jokowi mengaku telah menyampaikan
kepada DPR untuk menunda pembahasan tersebut.
"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar
Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster
Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan
keinginan pemerintah," ujar Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta,
Jumat (24/4/2020).
Menurut dia, dengan penundaan tersebut, pemerintah bersama DPR memiliki waktu
yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.
"Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi
substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-
masukan dari para pemangku kepentingan," jelas Jokowi.
Page 180 of 261.
