Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 OKTOBER 2019
P. 12
Kesehatan, hanya saat menandatangi PKWT barulah mereka tahu ada fasilitas BPJS
yang diberikan.
"Kami kerja sejak hari pertama hanya disuruh kerja. Mungkin kami dilihat sebagai
kerja percobaan. Memasuki bulan keempat baru kami disodorkan dokumen kerja
PKWT untuk ditandatangani sebagai pekerja kontrak,"ungkap Kiki.
Pekerja lainnya, Ius mengatakan dirinya juga menyayangkan sikap perusahaan
melalui General Manager yang langsung memecat mereka tanpa menjelaskan alasan
pelanggaran kerja yang telah mereka lakukan.
"Kalau kami ada pelanggaran kerja mestinya ada SP 1, SP 2 dan barulah dipecat. Ini
kami langsung dipecat begitu saja," ungkap Ius.
Ius menjelaskan, dirinya juga setelah bekerja lebih dari 3 bulan barulah disodorkan
dokumen kerja PKWT untuk ditandatangani. Namun karena menilai dokumen
kontrak kerja hanya sepihak memuat kewajiban penerima pekerjaan, ia pun
berkonsultasi ke Dinas Nakertrans Sikka.
Sikap mereka yang berkonsultasi ke Dinas Nakertrans dinilai sebagai sebuah
pelanggaran berat sehingga General Manager SPBU itu langsung memecat ia dan
beberapa rekan lainnya.
Pemecatan Dinilai Inprosedural
Langkah manajemen SPBU Wolonbetan Maumere yang sepihak memecat 4 orang
karyawannya lantaran mempertanyakan dokumen kontrak kerja Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) dinilai sebagai tindakan yang inprosedural.
Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinas
Nakertrans Kabupaten Sikka, Hasan H. Kadir saat ditemui media ini di ruangannya
pada Senin (7/10) siang.
Hasan Kadir, demikian ia disapa mengatakan, dirinya memang pernah didatangi
oleh 7 orang karyawan SPBU Wolonbetan dan menyampaikan kondisi yang tengah
mereka alami. Ia pun melihat perjanjian kerja yang diberikan.
Setelah ia mempelajari pasal per pasal PKWT itu, ia melihat bahwa PKWT yang
diberikan oleh manajemen SPBU Wolonbetan Maumnere tidak sesuai dengan
ketentuan Undang - Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
Menurut Hasan Kadir, hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 50 UU
Ketenagakerjaan menyatakan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian
kerja baik lisan maupun tertulis. Secara hukum, hubungan kerja sudah terjadi ketika
ada pekerja, perintah dan ada upah.
Adapun perjanjian kerja adalah kewajiban pemberi kerja untuk membuatnya.
Mereka ini sudah terlanjur bekerja. Semestinya mereka menandatangi dahulu
perjanjian kerja barulah mereka bekerja.
Page 11 of 66.
