Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 OKTOBER 2019
P. 13
"Persoalan mereka sudah kerja tiga bulan barulah terbit dokumen kontrak kerja
PKWT," ungkap Hasan Kadir.
Ia melanjutkan setelah dirinya menanyakan kepada karyawan yang dipecat, mereka
menyampaikan 3 bulan bekerja barulah dibuat perjanjian kerja.
Padahal, di dalam undang - undang tidaklah dibenarkan adanya masa percobaan
pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Harusnya, saat mulai bekerja sudah
ditandatangani oleh pihak pekerja dan pemberi kerja dokumen perjanjian kerjanya.
Kalau sudah lewat dari 3 bulan yang disodorkan kepada pekerja untuk ditandatangi
adalah Surat Pengangkatan sebagai karyawan bukan surat kontrak kerja.
"Kalau sudah lebih dari 3 bulan harusnya surat pengangkatan sebagai karyawan
bukan PKWT lagi,"ungkapnya.
Lanjut hasan Kadir, pekerjaan sebagai operator di SPBU dikategorikan sebagai jenis
pekerjaan yang bersifat tetap. Secara prinsip, pekerjaan yang bersifat tetap tidak
bisa dikontrakkan.
"SPBU yang ada di Sikka ini seperti SPBU Rovin Jaya dan SPBU Bolawolon, karyawan
adalah pekerja tetap bukan pekerja kontrak. Karena pekerjaan ini bersifat tetap.
Kenapa di SPBU Wolonbetan harus pake kontrak," ungkapnya.
Terkait pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh manajemen SPBU Wolonbetan,
jelas Hasan Kadir yakni terkait pemberian dokumen kontrak PKWT setelah pekerja
bekerja lebih dari 3 bulan. Berarti, dari awal bekerja, para karyawan ini tidak
dibuatkan dokumen perjanjian kerja.
"Setelah pengaduan lisan ini, kami minta para karyawan yang dipecat buat
pengaduan secara tertulis sehingga kami bisa memanggil manajemen SPBU
Wolonbetan untuk proses selanjutnya perundingan tripratit," kata Hasan Kadir.
Ia menambahkan ketika tidak memahami perjanjian kerja semestinya pihak pemberi
kerja dalam hal ini SPBU Wolonbetan berkonsultasi dengan Dinas Nakertrans
sehinga perjanjian kerja yang dibuat tidak inprosedural. Bukan malah memarahi
para karyawan yang datang menanyakan dokumen kontrak kerja.
"Pihak perusahaan ini kan juga kami undang sosialisasi ketenagakerjaan tetapi tidak
pernah hadir sehingga tidak memahami perjanjian kerja sesuai aturan undang -
undang ketenagakerjaan," ungkap Hasan Kadir.
Page 12 of 66.
