Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 OKTOBER 2019
P. 40
mereka berenam pun berkonsultasi terkait hal ini dengan Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka.
Namun, niat mereka berkonsultasi di Dinas Nakertrans dinilai sebagai pelanggaran
berat. Puncaknya, pada 5 Oktober 2019, General Manager pun memanggil mereka
dan memecat sebanyak empat orang dari keenamnya.
Dijelaskan Kiki, dirinya dan rekan kerja lainnya yang dipecat, pun diminta untuk
segera menyerahkan sepatu dan pakaian kerja yang diberikan oleh perusahaan dan
diminta untuk mengambil gaji 1 bulan telah bekerja.
Dikatakan Kiki selama bekerja 3 bulan lebih, ia dan karyawan lainnya juga tidak
disampaikan oleh perusahaan terkait ada tidaknya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan, hanya saat menandatangi PKWT barulah mereka tahu ada fasilitas BPJS
yang diberikan.
"Kami kerja sejak hari pertama hanya disuruh kerja. Mungkin kami dilihat sebagai
kerja percobaan. Memasuki bulan keempat baru kami disodorkan dokumen kerja
PKWT untuk ditandatangani sebagai pekerja kontrak," ungkap Kiki.
Pekerja lainnya, Ius mengatakan dirinya menyayangkan sikap perusahaan yang
langsung memecat mereka tanpa menjelaskan alasan pelanggaran kerja yang telah
mereka lakukan.
"Kalau kami ada pelanggaran kerja mestinya ada SP 1, SP 2 dan barulah dipecat. Ini
kami langsung dipecat begitu saja," ungkap Ius.
Ius menjelaskan, dirinya juga setelah bekerja lebih dari 3 bulan barulah disodorkan
dokumen kerja PKWT untuk ditandatangani. Namun karena menilai dokumen
kontrak kerja hanya sepihak memuat kewajiban penerima pekerjaan, ia pun
berkonsultasi ke Dinas Nakertrans Sikka.
Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka,
Hasan Kadir, mengatakan, langkah manajemen SPBU Wolonbetan Maumere yang
memecat 4 karyawannya lantaran mempertanyakan dokumen kontrak kerja
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dinilai sebagai tindakan yang inprosedural.
Setelah ia mempelajari pasal per pasal PKWT itu, ia melihat bahwa PKWT yang
diberikan oleh manajemen SPBU Wolonbetan Maumnere tidak sesuai ketentuan UU
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
Menurut Hasan Kadir, hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 50 UU
Ketenagakerjaan menyatakan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian
kerja baik lisan maupun tertulis. Secara hukum, hubungan kerja sudah terjadi ketika
ada pekerja, perintah dan ada upah.
Page 39 of 66.
