Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 OKTOBER 2019
P. 38
Ikut hadir dalam kesempatan tersebut Assisten Deputi Bidang Pelayanan BPJS
Ketenagakerjan Kanwil Jateng dan DIY Wiwik Septi Herawati dan Kepala Bidang
Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit Yetty Laini Yusefa.
"Melalui kegiatan tersebut diharapkan pelaksanaan PLKK dapat maksimal melayani
dengan baik kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan
kerja, karena pelaksanaan PLKK di rumah sakit maupun klinik merupakan potret dari
BPJS Ketenagakerjaan," kata Imron.
Imron menegaskan bahwa pada kasus kecelakaan kerja dan tenaga kerjanya sudah
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka semua biaya perawatan dan santunan
cacatnya (apabila ada) menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan.
"Perusahaan atau badan usaha yang sudah mengalihkan tanggung jawabnya
dengan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu mengeluarkan uang
untuk biaya perawatan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan karena semua
biaya perawatan sampai dengan sembuh sesuai kebutuhan medisnya akan
dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan langsung kepada pusat layanan kecelakaan kerja
(PLKK), sehingga tidak mengganggu cashflow dari perusahaan," kata Imron.
Apabila terjadi risiko kecelakaan kerja, tambah Imron, maka yang menjadi hak
peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah perawatan dan pengobatan sampai dengan
sembuh sesuai kebutuhan medisnya dengan standar kamar adalah rumah sakit
pemerintah kelas 1.
"Total kasus sampai dengan September 2019 tercatat 1.458 kasus atau sejumlah
Rp5,9 miliar. Untuk kasus yang sudah dibayarkan PLKK sebanyak 1.024 kasus
sejumlah Rp2,7 miliar atau 70 persen," tutup Imron.
Page 37 of 66.
