Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 OKTOBER 2019
P. 33
Sosok Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga dinilai pantas untuk dipertahankan
oleh Presiden Jokowi. Menurut Yasin, meski awalnya banyak yang meragukan,
namun prestasi Retno telah membuktikan kelihaiannya berkomunikasi dengan
negara-negara lain.
"Pada awal-awal penunjukan Ibu Retno diragukan kemampuannya, termasuk
komunikasinya dengan beberapa negara lain banyak diragukan. Tapi belakangan dia
bisa menunjukkan seperti masuknya Indonesia sebagai Dewan Kehormatan di PBB
(Perserikatan Bangsa-Bangsa)," imbuhnya.
Namun demikian, Retno masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus
diselesaikan. Misalnya persoalan hukum yang banyak menjerat pekerja migran
Indonesia (PMI) di luar negeri.
Tak Sesuai Harapan
Sementara itu, lanjut Yasin, sejumlah menteri dari kalangan partai politik justru
paling terancam. Menurutnya, mayoritas dari mereka jarang berprestasi dan tidak
memiliki terobosan baru. Ia menyontohkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto
yang menjabat Menteri Perindustrian.
"Saya kira belum ada yang berpretasi. Seperti Airlangga Hartarto, Menteri
Perindustrian, belum ada terobosan baru. Tidak ada perkembangan signifikan. Tidak
bisa mendatangkan investasi di bidang industri. Stimulan-stimulannya tidak ada.
Saya kira kinerjanya belum maksimal di bidang perindustrian," sebut dia.
"Apalagi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Banyak melakukan kebijakan-
kebijakan impor yang menimbulkan polemik. Justru sentimen negatifnya terhadap
Enggartiasto Lukita lebih besar," imbuhnya.
Yasin juga menyoroti kinerja Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang justru tidak
mampu melindungi buruh. Padahal seharusnya Menaker itu bisa mengeluarkan
peraturan menteri yang bisa menjawab persoalan-persoalan krusial, berkaitan
dengan buruh dan perlindungan kesejahteraan buruh.
"Dan Menaker sendiri tidak bisa menjawab persoalan-persoalan di buruh. Contoh
kasus semisal soal PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran di perusahaan
Krakatau Steel," tegas dia.
Seharusnya kata dia, Hanif Dhakiri mampu membuat peraturan yang bisa
melindungi para pekerja. Sementara Hanif tidak bisa menjembatani antara pihak
buruh dan perusahaan.
"Beberapa kasus yang parsial banyak sekali. Ada 4.000 buruh yang di-PHK masal,
mereka datang ke Menaker, tapi menterinya manggil Direktur Krakatau Steel saja
enggak bisa," pungkasnya.
Page 32 of 66.
