Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 4
BANYAK ABK TEWAS, INDONESIA PERCEPAT RATIFIKASI KONVENSI ILO
Banyaknya kasus kekerasan yang berujung pada kematian terhadap Anak Buah Kapal (ABK) di
kapal ikan, khususnya WNI, mengundang keprihatinan semua pihak. Untuk itu Kemenko Maritim
dan Investasi terus mendorong percepatan ratifikasi Konvensi International Labour Organization
(ILO) Nomor 188 guna melindungi awak kapal perikanan.
Untuk itu, Plt Asisten Deputi (Asdep) Hukum dan Perjanjian Maritim Kemenko Marves Nixon
Silalahi menggelar Rakor Tindak Lanjut Persiapan Pengesahan Konvensi ILO tentang pekerjaan
dalam penangkapan ikan (work in fishing) yang sudah disahkan 14 Juni 2007 lalu, di Bogor Jawa
Barat. Dijelaskan Nixon, walau pihaknya belum juga meratifikasi aturan atau konvensi work in
fishing ke ILO. Namun menurut Nixon pihaknya punya hak untuk implementasi muatan konvensi
tersebut.
"Artinya, kalau ada perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan buruk kepada ABK. Maka
negara punya hak untuk melakukan penegakan hukum," kata Nixon di Jakarta, Rabu (15/7).
Dijelaskannya,.dalam konvensi ILO selain mengatur tanggung jawab pemilik kapal penangkap
ikan, nahkoda, dan awak kapal, namun ada hak negara anggota untuk melindungi ABK Kapal
perikanan dan penegakan hukum hukum atas pelanggaran hak-hak ABK.
"Sehingga konvensi ini perlu segera diratifikasi," kata Nixson.
Ia menegaskan, tujuan dari konvensi ini untuk memastikan awak kapal ikan punya kondisi kerja
yang layak di kapal. Khususnya dalam hal syarat minimal untuk bekerja di kapal, syarat layanan,
akomodasi dan makanan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta perawatan
kesehatan dan jaminan sosial.
"Jadi pentingnya konvensi ILO ini, karena kalau kita meratifikasi ini, maka kita memiliki hak dan
kewajiban di mana syarat-syarat itu menjadi peran negara. Memang kita belum meratifikasi,
tapi kita sekarang sedang mengarah ke sana," tegas Nixon.
Untuk diketahui, saat ini ada 18 negara yang sudah meratifikasi Konvensi ILO N0.188 tahun
2007, yaitu Angola, Argentina, Bosnia and Herzegovina, Congo, Estonia, Prancis, Lithuania,
Maroko, Namibia, Norwegia, Senegal, Afrika Selatan, Thailand dan Britania Raya. Sedangkan
terdapat beberapa negara yang masih berstatus not in force, seperti Belanda, Polandia dan
Portugal yang akan dimulai pada tahun 2020, serta Denmark yang akan dimulai tahun 2021.
Menurut Nixon, saat ini pihaknya sedang persiapan ratifikasi dengan mengoptimalisasi
pelaksanaan peraturan-peraturan nasional yang mengadopsi ketentuan dalam konvensi
tersebut. Sementara itu, Asdep Keamanan dan Ketahanan Maritim Basilio Araujo mengatakan
harus ada bukti kepedulian negara terhadap para pekerja di sektor perikanan salah satunya
melalui ratifikasi Konvensi ILO No. 188 ini, apalagi Indonesia sebagai negara maritim.
"Kenapa kita perlu ratifikasi? Ini adalah bukti bahwa negara peduli dan ingin melindungi tenaga
kerja kita. Kita ingin menjual produk perikanan kita tanpa ada isu buruh paksa dan perbudakan.
Kita gunakan konvensi ini untuk menekan negara konsumen untuk tidak menerima produk ikan
dari negara pencuri ikan," jelasnya.
Basilio menambahkan, jika Indonesia melakukan ratifikasi, maka prinsip no more favourable
treatment s bisa ditegakkan.
"Kita bisa menahan dan memeriksa semua kapal ikan yang mampir ke pelabuhan kita. Sehingga,
Indonesia memiliki kontrol atas kapal-kapal yang merapat ke wilayah Indonesia," pungkasnya.
3
