Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020

Konsolidasi dengan pemda pun telah dilakukan. Hal ini untuk menyiapkan pelayanan izin PMI.
"Kami juga sudah bersurat kepada Gugus Tugas Nasional untuk meminta pertimbangan
kebijakan ini pada masa adaptasi kebiasaan baru," jelasnya.

Bahkan, lanjut dia, surat telah ditindaklanjuti dengan rapat bersama melalui video conference.
Rapat itu juga melibatkan kementerian/lembaga terkait. Hasilnya, proses penempatan pada
masa adaptasi kebiasaan baru tetap harus memperhatikan kondisi dan kesiapan, baik di dalam
negeri maupun negara penempatan. Hal ini dilakukan semata-mata demi keselamatan jiwa PMI.
Diputuskan pula bahwa akan dibentuk Tim Kerja Kemnaker dan BP2MI dalam rangka persiapan
penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru. Selanjutnya, tim akan menyusun draf
awal pedoman penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru bersama BP2MI.

Nantinya, akan disertai dengan adanya permenaker tentang Penyesuaian Jangka Waktu Manfaat
Pelindungan Jaminan Sosial Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Selama
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019. "Yang saat ini posisinya masih
dalam proses pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM," katanya.

Nantinya, dalam Permenaker tersebut, calon PMI akan mendapatkan relaksasi soal biaya
jaminan sosial. Calon PMI tidak perlu membayar biaya perpanjangan paling lama 3 bulan sejak
pencabutan kebijakan penghentian sementara penempatan PMI dan tidak perlu mendaftar
kembali.
Adapun dalam pelaksanaan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru, Kemenaker
akan melakukannya secara bertahap. Antara lain pentahapan berdasarkan negara penempatan
yang sudah dapat menerima PMI, sepanjang penerapan protokol kesehatan tidak merugikan
CPMI. Pentahapan juga dilakukan berdasarkan sektor pekerjaan dengan mempertimbangkan
tingkat kerentanan PMI terhadap risiko terpapar Covid-19.

"Pentahapan lainnya berdasarkan tahapan proses penempatan dan jenis PMI, misalnya awak
kapal migran di kapal niaga," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengemukakan sejumlah catatan penting bagi CPMI sebelum dilakukan
perubahan Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020. yakni adanya potensi penambahan beban
kerja, terutama bagi PMI di pemberi kerja perseorangan apabila pemberi kerja dan/atau
keluarga pemberi kerja menjalani work from home (WFH).
"CPMI diharapkan lebih aware dengan isi perjanjian kerja dan mengetahui cara melaporkan
permasalahan apabila terdapat pelanggaran perjanjian kerja," ucapnya.

Dia mengemukakan bahwa saat ini Kemenaker bersama kementerian/lembaga terkait sedang
memfinalisasi Pedoman Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan
Baru yang akan digunakan sebagai panduan bagi para pihak terkait, termasuk CPMI/PMI dalam
proses penempatan dan pelindungan PMI, manakala penempatan PMI pada masa adaptasi
kebiasaan baru telah sudah dapat dilaksanakan.

Saksikan video menarik berikut ini: Editor : Ilham Safutra Reporter : Zalzilatul Hikmia .

6