Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2019
P. 134
"Alibi kekurangan pengawas ketenagakerjaan adalah alasan usang yang terus-
menerus didaur ulang pemerintah. Jika memiliki kemauan politik, pemerintah dapat
menambah anggaran guna menggenjot jumlah pengawas ketenagakerjaan," ujar
Ketua Umum KPBI Ilhamsyah kepada reporter Tirto, Minggu (23/6/2019).
Jumlah pengawas yang minim sempat disinggung Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker K3)
Kemenaker Sugeng Priyanto pada 2018 lalu. Dia bilang, pengawas ketenagakerjaan
jumlahnya hanya 1.600. padahal angkatan kerja mencapai 130 juta orang. Idealnya,
perbandingan pengawas dan pekerja itu 1:350.
Pengawas ini bukan hanya untuk perkara K3 saja, terang Ilhamsyah, tapi juga
praktik ketenagakerjaan secara umum. Pengawas mesti memastikan segala regulasi
yang dibuat pemerintah, baik pusat atau daerah, ditaati pengusaha.
Ilhamsyah mendesak agar dinas lebih giat karena faktanya kecelakaan kerja sudah
terjadi berkali-kali. Sebelum kasus ini ada ledakan di pabrik kembang api di
Kosambi, Tangerang pada 26 Oktober 2017. Kemudian di PT MI di Cikarang, Jawa
Barat, pada 2015. Di PT MI terjadi kebocoran gas karena empat dari delapan selang
fleksibel ternyata bekas, padahal semestinya semua diganti baru.
Kecelakaan di PT MI menewaskan 28 buruh. 31 lainnya mengalami luka bakar.
Sementara di Kosambi mencapai 49 orang.
Wewenang mengawasi pabrik-pabrik tertuang dalam Permenaker Nomor 33 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Dalam beleid itu, petugas
bahkan punya hak memasuki tempat kerja tanpa pemberitahuan sekalipun. Mereka
bebas melakukan penyelidikan, dan berhak mengambil langkah yang diperlukan
untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di pabrik atau tempat kerja.
Ilhamsyah berharap kasus ini membuat pengusaha tidak lagi abai terhadap
keselamatan para pekerjanya. Dia menegaskan lagi bahwa ada sanksi pidana bagi
pengusaha yang masih membandel, yaitu pasal 359 KUHP. Dalam beleid itu
disebutkan bahwa siapa pun yang karena kesalahannya menyebabkan kematian
orang lain, bisa dihukum penjara paling lama lima tahun.
"Pengusaha yang tidak memberikan alat pelindung, tidak menerapkan manajemen
K3 dengan benar, dan pengawas ketenagakerjaan yang tidak menjalankan
fungsinya dapat diduga melanggar pasal tersebut," kata pria yang akrab disapa
Boing ini.
Tak Ada Pengawasan
Apa yang dikatakan Ilhamsyah memang benar-benar terjadi di pabrik macis (lebih
tepatnya: rumah yang dijadikan lokasi produksi) di Langkat.
Berdasarkan keterangan saksi, kondisi pintu depan pabrik terkunci--diketahui
kemudian sang mandor yang mengunci. Padahal, seperti yang tertera jelas dalam
Page 133 of 352.
