Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2019

Title AKIBAT LEMAHNYA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
Media Name jawapos.com
Pub. Date 23 Juni 2019
https://www.jawapos.com/nasional/23/06/2019/akibat-lemahnya-pengawas-k
Page/URL
etenagakerjaan/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kebakaran pabrik korek gas di Binjai seakan membuka mata bahwa pengawasan
ketenagakerjaan masih lemah. Komisi IX DPR berjanji merevisi Undang-Undang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Janji itu disampaikan Ketua Komisi IX Dede Yusuf kemarin (22/6). Dia
mengungkapkan, UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah menimbulkan masalah
karena memberikan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah
provinsi (pemprov). Padahal, pengawas lapangan dari pemprov kurang bisa
menjangkau industri maupun badan usaha yang diberi izin oleh bupati/wali kota.
"Kami sedang meminta pemerintah untuk menarik kembali pengawas
ketenagakerjaan ke kabupaten/kota. Komisi IX juga merencanakan merevisi UU
Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3," kata Dede kepada Jawa Pos kemarin.

Dede belum bisa menjelaskan secara terperinci poin-poin revisi UU itu. Namun, dia
menegaskan, akan ada pengetatan sanksi jika pengusaha melakukan pelanggaran
terhadap K3. "Kalau di UU sekarang, sanksi denda hanya Rp 1 juta. Kami mau
minimal Rp 1 miliar atau pidana," tegasnya.

Menurut Dede, jika kewenangan pengawasan sudah kembali ke kabupaten/kota,
dinas-dinas tersebut punya kebebasan untuk menyusun sendiri tim. Saat ini hanya
ada 10-20 pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi. Jumlah tersebut terlalu
kecil jika dibandingkan dengan wilayah pengawasan yang mencapai puluhan
kabupaten/kota. "Tidak perlu lagi dari provinsi. Nggak akan efektif juga," katanya.

Sebelumnya, pengawas ketenagakerjaan ditarik ke provinsi karena persoalan
profesionalitas. Pengawas dianggap kerap tidak independen dan cenderung
"dikendalikan" kepala daerah. Namun, Dede menganggap semua satuan kerja
perangkat daeArah (SKPD) memiliki potensi yang sama. "Tentu ada sanksi menanti
kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangannya," jelas Dede.

Revisi UU K3 akan memuat peraturan tentang batasan usaha yang pemiliknya harus
mematuhi K3. Usaha apa pun, baik besar maupun kecil yang mempekerjakan
pegawai lebih dari 10 orang, kata Dede, wajib mematuhi aturan K3. "K3 ini urusan
pekerjanya, bukan konteks industri," ingatnya.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menegaskan,
kebakaran pabrik macis di Binjai adalah bukti bahwa pemerintah gagal mengambil

Page 92 of 352.