Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2020
P. 25
Edi menyatakan isi RUU Omnibus Law Cipta Kerja banyak yang bertentangan
dengan UUD Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan dianggap merugikan buruh. Ia
pun membeberkan beberapa hukum yang kontroversial bagi buruh.
Pertama soal upah bagi buruh yang menjadi upah tunggal, "Sesuai dengan jam
kerja para buruh, fleksibel namun tidak memiliki hubungan kerja yang dapat
melindungi buruh. Upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat saat ini hanya Rp 1,8
juta per bulan." Katanya.
Pasal lainnya yang juga merugikan buruh adalah status kerja kontrak dan
outsourcing yang akan berlaku seumur hidup dan hak pesangon yang diatur dalam
pasal 59 UU Ketenagakerjaan akan dihapus.
Kemudian, menurutnya para pengusaha akan dimudahkan untuk melakukan PHK
(pemutusan kerja sepihak) pada buruh karena penghapusan pasal 151 UU
Ketenagakerjaan.
Belum lagi, tambahnya, UU Omnibus Law akan memudahkan tenaga kerja asing
untuk masuk ke Indonesia dan hak-hak cuti yang sebelumnya ada akan dihapuskan.
Mengenai penumpukan massa aksi hari ini, Edi mengaku sudah mengimbau peserta
aksi unjuk rasa untuk tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker.
"Kita tetap mengindahkan edaran Gubernur dan kita juga takut akan virus corona,
namun tetap kita lebih takut jika Omnibus Law ini disahkan," tutupnya.
Jika dari aksi unjuk rasa damai ini tidak membuahkan hasil positif, para buruh akan
melakukan aksi mogok bekerja dalam waktu yang tidak ditentukan.
Page 24 of 58.
