Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2020
P. 32
RIBUAN BURUH DEMO DI GEDUNG SATE, SEBUT OMNIBUS LAW LEBIH JAHAT DIBANDING
Title
VIRUS CORONA
Media Name jabar.tribunnews.com
Pub. Date 16 Maret 2020
https://jabar.tribunnews.com/2020/03/16/ribuan-buruh-demo-di-gedung-sa te-sebut-
Page/URL
omnibus-law-lebih-jahat-dibanding-virus-corona
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -
Ribuan buruh dari berbagai serikat buruh dan pekerja di Jawa Barat berunjuk rasa di
Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate , Senin (16/3/2020).
Mereka sepakat menolak omnibus law RUU Cipta Kerja yang tengah diproses di DPR
RI karena dinilai merugikan para pekerja.
Mereka memilih untuk tidak melaksanakan imbauan pemerintah untuk tidak
berkerumun di tengah wabah virus corona Covid-19, karena menanggap omnibus
law tersebut lebih berbahaya dari virus corona jika disahkan.
"Memang, betul ada surat edaran dari pemerintah daerah untuk larangan berkumpul
karena wabah virus corona, kawan-kawan. Tapi, hari ini kita memaksakan tetap
menggelar aksi untuk menolak omnibuslaw RUU Cipta Kerja karena ini lebih jahat
dari virus corona," ujar Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Provinsi Jabar Roy Jinto Ferianto saat berorasi di depan ribuan buruh.
Pembahasan omnibus law ini dinilai tidak pernah melibatkan unsur serikat pekerja
atau buruh. Pembahasan draf RUU ini dinilai dilakukan secara sembunyi-sembunyi
dan tertutup sehingga tidak dapat diakses publik dengan dalih investasi.
Mereka menilai RUU Cipta Kerja ini bukan untuk mensejaterahkan buruh akan tetapi
akan memiskinkan kaum buruh secara sistimatis dengan mendegradasi hak-hak
buruh untuk kepentingan para pengusaha.
Mereka menganggap UU Cipta kerja dapat membuat tenaga kerja asing unskill
worker lebih mudah bekerja di Indonesia dengan dihapusnya wajib izin untuk
mempekerjakan TKA.
Hubungan kerja dengan sistem kerja PKWT dan outsourcing untuk semua jenis
pekerjaan tanpa ada batasan waktu pun dinilai sangat memberatkan. Apalagi
dengan dihapusnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan UMSK, serta
berlakunya upah per jam, upah borongan, dan upah industri padat karya.
Page 31 of 58.
