Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2020
P. 40

Title          IMBAS CORONA, DPR BUKA OPSI TUNDA BAHAS OMNIBUS LAW
               Media Name     cnnindonesia.com
               Pub. Date      16 Maret 2020
                              https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200316140602-32-483851/imbas-c orona-dpr-
               Page/URL
                              buka-opsi-tunda-bahas-omnibus-law
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan RUU
               Omnibus Law Cipta Kerja bisa saja ditunda berkenaan dengan pandemi virus corona
               (Covid-19). Penentuan menunda atau tidak akan lekas dibicarakan dalam waktu
               dekat.

               "Kami tidak menutup kemungkinan untuk menunda pembahasan dari RUU ini
               apabila diperlukan. Untuk kebaikan bersama dan menghindari penyebaran virus
               corona ini," kata Dasco lewat pesan singkat kepada wartawan, Senin (16/3).

               Kemungkinan penundaan itu bisa dipertimbangkan mengingat pembahasan
               Omnibus Law akan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dengan kata lain, bakal
               banyak orang yang terlibat dan berkontak langsung.

               "Rentan terjadi penularan virus atau hal-hal lain yang tidak diinginkan," tutur Wakil
               Ketua Umum Partai Gerindra itu.

               Dasco menyampaikan bahwa DPR akan membahas Omnibus Law setelah masuk dari
               masa reses pekan depan. Bakal dibicarakan opsi apakah Omnibus Law RUU Ciptaker
               akan dibahas secara tatap muka atau virtual dan kemungkinan penundaan.

               "Nanti setelah reses, 23 Maret 2020," ungkapnya.

               DPR telah menerima Surpes Jokowi dan draf Omnibus Law RUU Ciptaker pada 12
               Februari. Proses selanjutnya, pimpinan DPR menggelar rapat Badan Musyawarah
               (Bamus) untuk memutuskan jadwal Rapat Paripurna pengambilan keputusan terkait
               Omnibus Law RUU Ciptaker.

               Dalam Rapat Paripurna itu juga akan diambil keputusan terkait alat kelengkapan
               dewan (AKD) yang akan melakukan pembahasan, apakah dengan membentuk
               panitia khusus (pansus), panitia kerja (panja), atau cukup menyerahkan ke Badan
               Legislasi (Baleg) DPR atau komisi terkait.

               Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan Presiden Jokowi bertanya pada
               dirinya tentang proses pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi bertanya
               ada Jumat lalu (13/3).

               Dia mengaku menyampaikan kepada Jokowi bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani



                                                       Page 39 of 58.
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45