Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 140
Title OMNIBUS LAW BUKAN UNTUK PERMUDAH PEKERJA ASING KE INDONESIA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 18 Januari 2020
Page/URL https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/20/01/17/q49bz638 3-omnibus-
law-bukan-untuk-permudah-pekerja-asing-ke-indonesia
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menegaskan bahwa
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bukan untuk mempermudah tenaga kerja asing
(TKA) untuk masuk ke Indonesia. Menurut dia tidak semua pekerja asing dapat
dengan mudah untuk masuk ke Indonesia sebab hanya yang memiliki keahlian saja
yang akan diberikan izin.
"Itu yang dipahami oleh beberapa pihak dengan mengatakan bahwa Omnibus Law
memudahkan asing masuk. Padahal yang kita mau permudah adalah TKA ahli untuk
kondisi tertentu," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (17/1).
Ia mencontohkan, ada suatu pabrik tekstil besar yang secara mendadak mesinnya
mati lalu pemerintah mendatangkan teknisi asing karena hanya dia yang bisa
membetulkan. Jika mengikuti peraturan yang masih ada maka pengurusan izin
untuk TKA sangat rumit sehingga mesin perusahaan tekstil tersebut dapat mati lebih
lama dan akan merugikan perusahaan beserta pegawainya.
"Perusahaannya rugi dan pekerjanya juga rugi karena enggak bisa kerja mesinnya
mati," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia memastikan isu yang beredar di tengah masyarakat terkait
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan memudahkan tenaga asing masuk ke
Indonesia tidak sepenuhnya benar. "Jangan disalahpahami bahwa Omnibus Law
memudahkan asing masuk. Isu yang kita permudah adalah TKA dengan keahlian
tertentu untuk kondisi tertentu. Semoga jelas," katanya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkhawatirkan
dampak omnibus law kluster ketenagakerjaan yang berkenaan dengan upah,
pesangon, tenaga kerja asing, dan jaminan sosial terhadap nasib para buruh.
"Isi omnibus law tersebut sangat merugikan buruh. Antara lain pengurangan nilai
pesangon, pembebasan TKA (tenaga kerja asing) buruh kasar, penggunaan
outsourcing (alih daya) yang masif, jam kerja yang fleksibel, termasuk upah bulanan
diubah menjadi upah per jam," katanya.
Page 139 of 267.
