Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 136
Title SERIKAT PEKERJA RAMAI-RAMAI TOLAK RUU OMNIBUS LAW
Media Name republika.co.id
Pub. Date 18 Januari 2020
https://republika.co.id/berita/q4an6i349/serikat-pekerja-ramairamai-to lak-ruu-omnibus-
Page/URL
law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Para serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) menolak kebijakan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja yang tengah diproses oleh pemerintah. Serikat menilai, kebijakan
tersebut bukan untuk melindungi dan memperbaiki nasib pekerja namun justru
melakukan degradasi terhadap perlindungan tenaga kerja.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam
Aziz mengatakan, berdasarkan berbagai pernyataan pemerintah yang disampaikan
ke publik, omnibus law cenderung akan memperlemah kondisi tenaga kerja. Salah
satu yang disoroti mengenai sistem kerja fleksibel yang menimbulkan
ketidakejelasan terhadap status seorang pekerja.
"Status hubungan kerja seolah dipermudah dan tidak jelas. Padahal, di Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2013 itu sudah jelas. Ada pekerja tetap dan kontrak.
Fleksibel ini menimbulkan ketidakpastian," kata Riden dalam Konferensi Pers di
Jakarta, Sabtu (18/1).
Hal lain yang disoroti serikat pekerja yakni mengenai upah kerja per jam. Ia menilai,
sistem itu menimbulkan ketidakjelasan mengenau jaminan kesehatan, jaminan hari
tua, serta jaminan hak-hak pekerja yang seharusnya diperoleh. Belum lagi, jika
seorang pekerja ternyata ada yang tidak bisa bekerja bukan atas kemauannya.
Terutama bagi ibu melahirkan yang harus mengambil cuti.
Riden mengatakan, pemberian pesangon yang seharusnya diberikan kepada pekerja
yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di suatu perusahaan juga diubah
menjadi kompensasi."Kompensasinya disebut setara dengan tunjangan gaji enam
bulan. Bagaimana dengan mereka yang sudah bekerja 20 atau 30 tahun dan
terkena PHK? Pesangon yang seharusnya senilai 32 bulan gaji itu akan hilang,"
katanya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pekerja Indonesia (Aspek) Sabda Pranawa Djati
menyoroti soal keterlibatan serikat pekerja dalam proses perancangan RUU Omnibus
Law. Ia mengaku, serikat pekerja tidak pernah dilibatkan, sedangkan para
Page 135 of 267.
