Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 133
Title OMNIBUS LAW BUKAN UNTUK PERMUDAH TENAGA KERJA ASING KE INDONESIA
Media Name elshinta.com
Pub. Date 18 Januari 2020
https://www.elshinta.com/news/197570/2020/01/18/omnibus-law-bukan-untu k-
Page/URL
permudah-tenaga-kerja-asing-ke-indonesia
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menegaskan bahwa
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bukan untuk mempermudah tenaga kerja asing
(TKA) untuk masuk ke Indonesia.
Menurut dia tidak semua TKA dapat dengan mudah untuk masuk ke Indonesia
sebab hanya yang memiliki keahlian saja yang akan diberikan izin. "Itu yang
dipahami oleh beberapa pihak dengan mengatakan bahwa Omnibus Law
memudahkan asing masuk. Padahal yang kita mau permudah adalah TKA ahli untuk
kondisi tertentu," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (17/1).
Ia mencontohkan, ada suatu pabrik tekstil besar yang secara mendadak mesinnya
mati lalu pemerintah mendatangkan teknisi asing karena hanya dia yang bisa
membetulkan.
Jika mengikuti peraturan yang masih ada maka pengurusan izin untuk TKA sangat
rumit sehingga mesin perusahaan tekstil tersebut dapat mati lebih lama dan akan
merugikan perusahaan beserta pegawainya. "Perusahaannya rugi dan pekerjanya
juga rugi karena enggak bisa kerja mesinnya mati," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia memastikan isu yang beredar di tengah masyarakat terkait
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan memudahkan tenaga asing masuk ke
Indonesia tidak sepenuhnya benar.
"Jangan disalahpahami bahwa Omnibus Law memudahkan asing masuk. Isu yang
kita permudah adalah TKA dengan keahlian tertentu untuk kondisi tertentu. Semoga
jelas," katanya.
Sebelumnya pada Jumat (27/12/2019), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkhawatirkan dampak omnibus law kluster
ketenagakerjaan yang berkenaan dengan upah, pesangon, tenaga kerja asing, dan
jaminan sosial terhadap nasib para buruh.
"Isi omnibus law tersebut sangat merugikan buruh. Antara lain pengurangan nilai
pesangon, pembebasan TKA (tenaga kerja asing) buruh kasar, penggunaan
outsourcing (alih daya) yang masif, jam kerja yang fleksibel, termasuk upah bulanan
diubah menjadi upah per jam," katanya, demikian Antara.
Page 132 of 267.
