Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 132
Selain itu, waktunya dibatasi. Dalam waktu tertentu, misalnya 3 -- 5 tahun, dia harus kembali
ke negaranya. Hal yang lain, setiap TKA harus didampingi oleh pekerja lokal.
Tujuannya adalah, supaya terjadi transfer of job dan transfer of knowledge, sehingga pada
satu saat nanti pekerja Indonesia bisa mengerjakan pekerjaan sang TKA.
"Dalam omnibus law terdapat wacana, semua persyaratan yang sudah diatur akan dihapus.
Sehingga TKA bisa bebas sebebas-bebasnya bekerja di Indonesia. Hal ini, tentu saja akan
mengancam ketersediaan lapangan kerja untuk orang Indonesia. Karena pekerjaan yang
mestinya bisa diempati oleh orang lokal diisi oleh TKA," ujar Iqbal.
5. Jaminan sosial terancam hilang
Menurutnya, jaminan sosial yang hilang diakibatkan karena sistem kerja yang fleksibel.
Sebagaimana diketahui, agar bisa mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, maka
harus ada kepastian pekerjaan.
"Dengan skema sebagaimana tersebut di atas, jaminan sosial pun terancam hilang.
Khususnya jaminan hari tua dan jaminan pensiun," ungkap Iqbal.
6. Menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha
Dalam omnibus law, juga ada wacana untuk menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
Dalam UU 13/2003, disebutkan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak
buruh.
Sebagai contoh, pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum, bisa dipenjara
selama 1 hingga 4 tahun.
Jika sanksi pidana ini dihilangkan, kata Iqbal, bisa jadi pengusaha akan seenaknya membayar
upah buruh lebih rendah dari upah minimum.
"Dampaknya, akan banyak hak buruh yang tidak berikan pengusaha. Karena tidak ada efek
jera," ujar dia.
Page 131 of 267.
