Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2019

Terkait jumlah besaran THR, bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan
secara terus-menerus atau lebih diberikan THR sebesar 1 (satu) bulan upah.
Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus
tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan
perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan
upah. Sementara bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan
atau lebih, menurut SE itu, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum
hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua
belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap
bulan selama masa kerja.

Tertulis dalam SE itu juga, bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau
kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Keagamaan
yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah
dilakukan.

Mengenai penerapan sanksi, apabila pengusaha terlambat atau tidak membayar
THR Keagamaan dikenai sanksi admistrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian
Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.
Menaker meminta para gubernur beserta bupati/wali kota memperhatikan,
mengawasi, dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya untuk
melaksanakan pembayaran THR tepat waktu.

Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR
Keagamaan, Menaker RI Hanif Dhakiri berharap masing-masing provinsi membentuk
Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum
Tunjangan Hari Raya Tahun 2019. (*)

Page 125 of 150.