Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2019
P. 128
perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan
upah.
Bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, menurut
SE Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) itu, besaran THR-nya berdasarkan upah 1
bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan
terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan,
upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama
masa kerja.
"Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari
nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada
pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan," bunyi Surat Edaran
itu.
Dalam SE itu juga disebutkan, apabila pengusaha terlambat atau tidak membayar
THR Keagamaan dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian
Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
pengupahan.
Berkenaan dengan hal itu, Menaker meminta para gubernur untuk senantiasa
memperhatikan, mengawasi, dan menegaskan kepada para pengusaha di
wilayahnya untuk melaksanakan pembayaran THR tepat waktu.
Sementara untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan, Menaker Hanif Dhakiri berharap masing-masing provinsi
membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan
Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2019.
Page 127 of 150.
