Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2019
P. 34
Title MENPANR-RB JAMIN THR PNS DAERAH TAK AKAN TELAT CAIR
Media Name detik.com
Pub. Date 19 Mei 2019
Page/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4555710/menpanr-rb-jam in-thr-pns-
daerah-tak-akan-telat-cair
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB)
Syafruddin pastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah tak akan
telat cair.
"Tidak, tidak ada yang telat. Kan semua sudah ada aturannya," tutur Syafruddin usai
menghadiri peringatan Hari Raya Waisak di Wihara Ekayana Arama, Jakarta, Minggu
(19/5/2019).
Syafruddin juga mengatakan, tak ada sanksi untuk pemerintah daerah yang belum
menganggarkan THR PNS daerah hingga saat ini. Karena, iya yakin pemerintah daerah tak
akan terlambat dalam memberikan THR kepada PNS daerah.
"Tidak ada sanksi," tegas Syafruddin.
Sebagai informasi, THR PNS daerah dijadwalkan cair pada tanggal 24 Mei 2019. Meski
begitu, masih ada beberapa daerah yang belum menganggarkan dana untuk THR PNS
setempat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan masih mendata daerah-
daerah tersebut.
"Ada daerah yang belum siap artinya meskipun sudah diatur di Permendagri 38 tahun 2018
sebagai pedoman APBD 2019," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi
Prabowo di Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Hadi mengatakan, kondisi tersebut bisa disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran
yang dimiliki oleh daerah.
"Namun mungkin karena keterbatasan dana yang ada di daerah itu belum teranggarkan
karena pada saat menyusun APBD itu juga Dana Alokasi Umum maupun dana transfer itu
belum diterima secara konkret," katanya.
"Artinya daerah masih melihat alokasi pembebanan tahun yang lalu. Nah padahal
kebutuhannya juga banyak kita pahami dan untuk menyatakan meningkat ini juga dia tidak
berani DAU sekarang terima 10 padahal realisasi 15 karena APDB, APBN berjalan
bersamaan sehingga setelah ia memperolah alokasi tempat inilah dia tetap bayarkan hanya
prosesnya harus melaporkan ke DPRD," tambah Hadi.
(zlf/zlf)
Page 33 of 150.
