Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2019
P. 98
"Bukan gaji pokok saja," kata Niswaty.
Dia pun menegaskan, jika perusahaan terlambat membayarkan THR kepada
karyawan, bakal ada sanksi yang dikenakan untuk perusahaan .
Sanksi keterlambatan pembayaran adalah denda sebesar 5 persen dari nominal THR
tersebut. Denda itu harus dibayarkan kepada karyawan.
Sanksi itu berdasarkan aturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun
2016, pasal 10 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
Adapun isi pasal tersebut, perusahaan yang belum membayar THR keagamaan
kepada pekerja, dikenai denda sebesar 5 persen dari THR keagamaan yang harus
dibayar, semenjak batas waktu kewajiban membayar.
"Dalam pasal disebutkan denda dikelola untuk kesejahteraan pekerja, tapi harus
diatur dalam aturan perusahaan ," ungkap Niswaty.
Tahun lalu ada 11 kasus karyawan atau tenaga kerja yang mengadukan masalah
THR ini ke Disnaker Balikpapan .
"Jika perusahaan tidak membayar, kita akan lansir ke pengawas di Provinsi. Dari
semua kasus yang diadukan, selesai dengan dibayarkan. Alasan perusahaan
macam-macam, mulai dana belum masuk hingga tidak tahu aturannya," kata
Niswaty.
Karyawan yang mengadu kebanyakan dari sektor perhotelan, rumah makan, dan
outsourcing.
Radiogram Mendagri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar
seluruh Gubernur, Bupati/Wali Kota membayarkan Tunjangan Hari Raya Pegawai
Negeri Sipil THR PNS 2019 tepat waktu sesuai ketentuan.
Untuk menegaskan soal pemberian THR PNS 2019 ini, Mendagri Tjahjo Kumolo
mengeluarkan Radiogram Nomor 188.3/3890/SJ untuk seluruh Gubernur seluruh
Indonesia dan Radiogram Nomor 188.31/3889/SJ untuk Bupati/Wali Kota seluruh
Indonesia.
Dalam radiogram itu disebutkan, sehubungan dengan ditetapkannya dengan PP
Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 19 Tahun 2016
tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 kepada PNS, prajurit TNI,
anggota Kepolisian RI, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan, dan
PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberian THR PNS 2019, anggota kepolisian RI,
prajurit TNI, pejabat negara dan penerima tunjangan, pada tanggal 14 Mei 2019,
kepala daerah diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, mengambil
Page 97 of 150.
