Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2019
P. 101
Dalam PMK ini disebutkan, Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri), Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum
Hari Raya.
Penghasilan sebagaimana diberikan: a. PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat
Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan
umum, dan tunjangan kinerja; b. Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok,
tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan; dan c. Penerima
Tunjangan meliputi menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, tidak termasuk jenis
tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi
atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tunjangan
selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang
sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan
intensif," bunyi Pasal 3 ayat (11) PMK ini.
"Penghasilan sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau
potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal
3 ayat 13 PMK ini.
Ketentuan pemberian THR dalam Peraturan Menteri ini, menurut PMK ini, berlaku
juga untuk: a. pejabat lain yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat: 1.
Menteri; dan 2. Pajabat Pimpinan Tinggi; b. Wakil Menteri atau jabatan setingkat
Wakil Menteri; c. Staf Khusus di lingkungan Kementerian; d. Hakim Ad Hoc; dan e.
pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang
memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara
dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya," bunyi
Pasal 9 ayat (1) PMK ini.
Sedangkan pembayaran THR kepada Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan
oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), menurut PMK ini, dilaksanakan
paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dilaksanakan terpisah dari pembayaran
pensiun atau tunjangan bulanan.
"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 17
PMK Nomor 58/PMK.05/2019 yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan
Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 10
Mei 2019 itu.
Page 100 of 150.
