Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2019
P. 100
Adapun pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud,
menurut PP ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara
Indonesia; b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-
menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak
pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada LNS yang bersangkutan; dan
c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara; dan d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau telah
menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada
LNS.
"Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud diberikan sebesar penghasilan 1
(satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi
pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS," bunyi Pasal 4 ayat (1) PP
ini.
Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud lebih besar dari besaran penghasilan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, maka Tunjangan
Hari Raya diberikan sebesar penghasilan sesuai besaran penghasilan dalam
lampiran.
"Besaran penghasilan Tunjangan Hari Raya dalam Lampiran merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini," Pasal 4 ayat (3) PP ini.
Besaran THR sebagai lampiran PP itu adalah: #1 #2 PP ini menegaskan, Tunjangan
Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari
Raya.
Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan,
menurut PP ini, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
Adapun Pajak penghasilan atas Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud,
menurut PP in, dalam dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 10
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 yang telah diundangkan oleh Menteri
Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 6 Mei 2019. (Pusdatin/ES) THR ASN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 9 Mei 2019 telah
menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PM) Nomor 58/PMK/05/2019 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Page 99 of 150.
