Page 138 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2021
P. 138
Ringkasan
Pekerja perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan selama pandemi. Untuk itu
diperlukan langkah-langkah atau kebijakan untuk meningkatkan peran dan perlindungan
angkatan kerja untuk mendukung pemulihan ekonomi selama masa pandemi. Demikian
dikatakan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono dalam keterangan yang diterima
Beritasatu.com, Rabu (20/10/2021).
PERLU PEMBERDAYAAN PEKERJA PEREMPUAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI DI
MASA PANDEMI
Pekerja perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan selama pandemi. Untuk itu
diperlukan langkah-langkah atau kebijakan untuk meningkatkan peran dan perlindungan
angkatan kerja untuk mendukung pemulihan ekonomi selama masa pandemi.
Demikian dikatakan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono dalam keterangan yang
diterima Beritasatu.com, Rabu (20/10/2021).
Menurut laporan ILO, pekerja perempuan di kawasan Asia-Pasifik telah terkena dampak krisis
secara tidak proporsional, yaitu, kehilangan pekerjaan yang lebih besar daripada laki-laki.
Sebagian besar perempuan di kawasan Asia-Pasifik bekerja di sektor-sektor yang sangat
terpengaruh oleh krisis. Sekitar 297 juta perempuan bekerja di sektor berisiko tinggi pada tahun
2019 di Asia dan Pasifik, setara dengan 43,3% pekerja perempuan.
Sementara itu berdasarkan survei tenaga kerja nasional, kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia
saat ini mengalami pelemahan. Penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja turut mengalami
penurunan. Diperkirakan 2.228.561 pekerja kehilangan pekerjaan, dan tingkat pengangguran
meningkat sekitar 1,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Untuk itu dibutuhkan rumusan untuk memberdayakan dan melindungi tenaga kerja perempuan
yang menjadi semakin rentan selama krisis pandemi.
"Peningkatan kesadaran tentang peran perempuan dan perlindungan perempuan dalam
angkatan kerja menjadi sangat penting, mengingat perempuan merupakan salah satu kelompok
rentan yang perlu ditingkatkan peran dan perlindungannya," ujarnya.
Di sisi lain, Kemnaker juga mendorong terciptanya perlindungan dan rasa aman dalam
pemenuhan hak bagi para pekerja perempuan. Untuk itu, serikat pekerja atau buruh diminta
untuk terus melakukan dialog dengan manajemen perusahaan terkait hal tersebut.
Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, diskusi dan komunikasi para pekerja perempuan
dengan manajemen harus terus dilakukan. Hal itu penting untuk membangun budaya zero
tolerance for harassment, guna terwujudnya kenyamanan bekerja bagi perempuan.
"Dialog sosial akan sangat berpengaruh dan memberikan manfaat bagi inklusivitas pekerja
perempuan di dunia kerja," ujarnya.
Menurutnya, para pekerja perempuan kerap kali mendapatkan bentuk kekerasan atau pelecehan
seksual, baik verbal maupun nonverbal. Pemerintah menegaskan, kejadian atau kasus tersebut
tidak boleh terjadi lagi.
137

