Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 AGUSTUS 2019
P. 64

Title          SINERGI PENEGAK HUKUM DAN TUNGGAKAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      07 Agustus 2019
                              https://www.antaranews.com/berita/998258/sinergi-penegak-hukum-dan-tun ggakan-
               Page/URL
                              iuran-bpjs-ketenagakerjaan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               Jambi - Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Mayriwan Ekaputra
               menyebutkan sinergitas dengan kejaksaan cukup efektif dan berhasil menekan
               jumlah tunggakan iuran jaminan sosial itu di perusahaan-perusahaan.

               Meyriwan mengatakan sepanjang tahun 2018 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi
               telah mengeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada kejaksaan sebanyak 144
               SKK, namun 2019 hingga Juli hanya 40 SKK.

               "Angka tersebut menurutnya menurun drastis seiring kerja sama yang baik antara
               BPJS Ketenagakerjaan dan kejaksaan dalam hal penagihan piutang perusahaan,"
               katanya..

               Ia menjelaskan, kerja sama dengan kejaksaan se-Provinsi Jambi selama ini fokus
               pada persoalan tunggakan atau piutang perusahaan yang macet.

               "Jadi jika ada perusahaan atau pemberi kerja menunggak iuran atau mengabaikan
               hak-hak normatif para pekerjanya maka kita limpahkan ke kejaksaan dengan
               mengeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK)," kata Mayriwan.

               Hal tersebut menurutnya adalah langkah terakhir, sebab sebelumnya jika ada
               perusahaan menunggak iuran atau mengabaikan hak-hak normatif pekerjanya,
               BPJS-TK terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif. Kemudian mengeluarkan
               surat peringatan ke-satu hingga ke-tiga kepada perusahaan. Jika upaya tersebut
               tidak menemui hasil maka barulah dilimpahkan ke kejaksaan.

               "Memang butuh proses panjang, jika tidak juga dilakukan nanti ujung-ujung bisa
               sampai ke peradilan. Tapi selama ini di Jambi tidak pernah terjadi, sebab jika sudah
               ditangani kejaksaan, perusahaan yang menunggak atau mengabaikan hak-hak
               pekerjanya, mereka langsung memenuhi kewajiban mereka," kata Mayriwan
               menjelaskan.

               Wakil Kepala Kejati Jambi, Risal Nurul Fitri mengatakan, kerja sama kejaksaan dan
               BPJS Ketenagakerjaan terlihat efektif. Dimana jika dilihat dari SKK yang dikeluarkan





                                                       Page 63 of 156.
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69