Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 AGUSTUS 2019
P. 65
BPJS-TK di tahun 2018 dan 2019 jauh menurun.
"Pelanggaran menurun artinya kesadaran perusahaan terhadap hak pekerjanya
sudah baik. Itu bisa dilihat dari SKK yang dilimpahkan BPJS Ketenagakerjaan,"
ujarnya.
Setelah upaya internal Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati
Jambi, Agustinus Wijono menambahkan bentuk kerja sama kejaksaan dengan BPJS
Ketenagakerjaan selama ini, yakni jika ada perusahaan tidak melaporkan atau
tidak/belum mendaftarkan pekerja/karyawannya, maka BPJS Ketenagakerjaan akan
memberikan SKK ke kejaksaan.
"Upaya ini ditempuh setelah ada upaya internal dari BPJS Ketenagakerjaan kepada
perusahaan dengan pendekatan di lapangan, melalui pemanggilan, peringatan dan
sebagainya. Jika perusahaan/badan usaha tidak juga melaksanakan kewajiban nya
maka dibuatkan SKK diteruskan ke kita," kata Agustinus.
Kemudian lanjutnya, pihak kejaksaan akan memanggil pihak perusahaan/badan
usaha untuk mengklarifikasi pelimpahan kuasa dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut.
"Jadi kita tanyakan kebenarannya seperti menunggak atau belum mendaftarkan
pekerjanya. Kita juga beri waktu perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban nya
seperti menyelesaikan tunggakan iuran, tapi tentu dengan kesepakatan BPJS
Ketenagakerjaan berapa limit waktunya," katanya menjelaskan.
Sementara itu, Asisten Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Bidang Kepesertaan
Wilayah Sumbagsel, Masri mengatakan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan
kejaksaan sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu mulai dari tingkat pusat, provinsi
dan kabupaten.
"Inti dari kerja sama itu adalah untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja atau
perusahaan dalam menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan," kata Masri.
Pulihkan keuangan negara Salah satu persoalan dalam menjalankan program
jaminan sosial ini kata Masri adalah piutang perusahaan. Sebab itu BPJS
Ketenagakerjaan perlu menggandeng kejaksaan untuk menyelesaikan persoalan
tersebut.
"Yang banyak kita serahkan ke kejaksaan adalah piutang, karena di situ berpotensi
memulihkan keuangan negara," katanya.
Masri mengatakan kegiatan tersebut terus dilakukan secara berkala dan dilakukan
evaluasi dalam rangka melihat efektifitas pelaksanaan kerja sama tersebut.
Ia juga mengungkapkan, kesadaran perusahaan terhadap pekerja memang masih
kurang. Harusnya kesadaran perusahaan tidak melalui surat peringatan ataupun
pemanggilan oleh pihak kejaksaan, tetapi dengan kesadaran perusahaan/badan
Page 64 of 156.
