Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 AGUSTUS 2019
P. 66
usaha tetap memenuhi tanggungjawabnya kepada orang-orang yang mereka
pekerjakan.
"Memang mau tidak mau kami harus menggandeng aparat hukum dalam hal ini
kejaksaan sebagai pengacara negara. Jadi kerja sama ini fokus pada pembayaran
tunggakan iuran jaminan sosial dari perusahaan untuk para pekerjanya," ujarnya.
Lanjutan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan kerja samanya dengan
Kejaksaan, khususnya dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara,
setelah selama dua tahun terakhir 300.000 pekerja terpulihkan hak normatifnya.
Kesepakatan bersama itu ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Agus Susanto dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Loeke
Larasati A di Jakarta.
Sejak 2017 hingga April 2019 sebanyak 14.000 badan usaha dan atau pemberi kerja
"ditegur" karena menunggak iuran, mendaftarkan sebagian program dan atau
sebagian tenaga kerja, serta belum mendaftarkan pada program BPJS.
Hasilnya, sekitar 300.000 pekerja terpulihkan haknya, karena menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan atau upah yang dilaporkan menjadi yang sebenarnya. Dampaknya,
terjadi pemasukan iuran Rp478 miliar ke BPJS Ketenagakerjaan.
Pendaftaran sebagian upah yang fenomenal terungkap ketika sebuah perusahaan
penerbangan swasta nasional mengalami kecelakaan, sejumlah penumpang tewas,
termasuk pilot dan awak kabin. Upah pilot berkebangsaan asing yang tewas itu
dilaporkan hanya Rp3 juta.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Loeke Larasati A mengatakan
sebagai pengacara negara melakukan pendampingan/pertimbangan hukum yang
mengutamakan pencegahan (preventif) guna mengurangi penyimpangan, dan
meningkatkan kepatuhan perusahaan pada regulasi.
Kesepakatan bersama ini juga ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai
pelaksana di provinsi dan 11 Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan yang
ada di seluruh Indonesia.
Page 65 of 156.
