Page 79 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021
P. 79

Judul               Ada Pabrik Terapkan Upah Murah, Buruh Geruduk Kantor DPRD
                                    Bandung Barat
                Nama Media          jabar.suara.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://jabar.suara.com/read/2021/12/13/183459/ada-pabrik-terapkan-
                                    upah-murah-buruh-geruduk-kantor-dprd-bandung-barat
                Jurnalis            Ari Syahril Ramadhan
                Tanggal             2021-12-13 18:34:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              PT Pelangi Jaya Indonesia yang berada di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diduga membayar
              gaji  pekerjanya  jauh  di  bawah  Upah  Minimum  Kota/Kabupaten  (UMK)  tahun  2021.  Sebagai
              bentuk  protes,  ratusan  buruh  yang  tergabung  dalam  Federasi  Serikat  Pekerja  (FSP)  Rokok,
              Tembakau, Makanan, dan Minuman (RTMM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) KBB pun
              menggelar aksi pada Senin (13/12/2021) di Kantor DPRD Kota Cimahi.



              ADA PABRIK TERAPKAN UPAH MURAH, BURUH GERUDUK KANTOR DPRD BANDUNG
              BARAT

              SuaraJabar.id  -  PT  Pelangi  Jaya  Indonesia  yang  berada  di  Kabupaten  Bandung  Barat  (KBB)
              diduga membayar gaji pekerjanya jauh di bawah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun
              2021. Sebagai bentuk protes, ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja
              (FSP) Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (RTMM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
              (SPSI) KBB pun menggelar aksi pada Senin (13/12/2021) di Kantor DPRD Kota Cimahi.

              Dalam kesempatan tersebut, massa aksi meminta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat
              Hengky Kurniawan dan DPRD KBB turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mereka
              meminta pemerintah menindak tegas perusahaan tersebut.
              "Ada sekitar seratus lebih karyawan anggota kami di perusahaan ini menderita kerugian. Kami
              minta  Pemerintah  Daerah  melalui  Hengky  Kurniawan  turun  tangan,"  kata  Ketua  Dewan
              Pengupahan RTMM SPSI KBB, Budi Suryana di sela-sela aksi.

              Budi menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa perusahaan
              dilarang membayar upah di bawah UMK.

              Bukan hanya soal upah, perusahaan ini juga mempekerjakan buruh melebihi jam kerja dan tak
              membayar uang lembur.



                                                           78
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84