Page 82 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021
P. 82
Para buruh dan pekerja menolak besaran UMK 2022 Kabupaten Jember ditetapkan sebesar Rp
2.355.662. Mereka tetap meminta agar Gubernur Jawa Timur menetapkan UMK 2022 sesuai
yang telah disepakati Buruh dan Pengusaha melalui Sidang Pleno Dewan Pengupahaan
Kabupaten Jember sebesar Rp.2.400.000.
Ketua DPC Sarbumusi Kabupaten Jember,Umar Faruq mengungkapkan besaran UMK yang
ditetapkan melalui SK Gubernur Jawa Timur dinilai masih cukup jauh untuk memberikan
kesejahteraan bagi buruh maupun pekerja.
"Terkait hal itu kami masih tetap berkomitmen menolak upah murah dan siap untuk menggugat
SK Gubernur sesuai yang diamanatkan UU melalui PTUN," ujarnya dalam dialog di RRI
Jember,Senin (13/12/2021).
Faruq menegaska bersama jajaran Pemerintah Daerah dan Serikat pekerja di Kabupaten
Jember,Pihaknya juga telah mengawal langsung rekomendasi Bupati Jember yang menyepakati
agar Gubernur Jawa Timur merevisi besaran UMK Kabupaten Jember sesuai dengan hasil rapat
pleno yang diputuskan Dewan Pengupahan Kabupaten.
"Selain menyiapkan upaya hukum untuk menggugat SK penetapan UMK 2022 Jawa Timur, kami
akan terus mengawal dengan aksi-aksi penyampaian aspirasi dari pekerja dan buruh," tegasnya.
Sementara menurut Pakar Hukum Perburuhan Universitas Negeri Jember, Dr. Aries Harianto
SH.MH, Dari kaca mata kaidah hukum yang berlaku menyikapi polemik penetapan besaran UMK
yang telah diputuskan Gubernur Jawa Timur dan akan mulai efektif diberlakukan 1 Januari
mendatang, hanya Buruh atau Pekerja dan Pengusaha yang dapat mempersoalkan hal itu.
Oleh karenanya, meski Bupati Jember telah melayangkan surat resmi agar Gubernur Jawa Timur
merevisi penetapan besaran UMK 2022 sesuai kesepakatan Dewan Pengupahan, tidak dapat
serta merta Gubernur Jawa Timur dapat melakukan Keputusan tersebut.
"Atas dalih apapun jika Bupati Jember meminta rekomendasi keputusan Gubernur yang sudah
di SK kan, itu tetap dibenarkan,Bupati haris lebih berhati-hati dan teliti jangan sampai justru ada
aturan lain yang ditabrak dan mencedrai koridor hukum, yang memiliki kewenangan dalam
menyikapi keputusan itu hanya dua pihak yakni Buruh atau Pengusaha saja," paparnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Ratusan buruh Kabupaten Jember menolak penetapan besaran
UMK 2022 dengan mengelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Jember.
Dalam aksi itu para buruh ditemui oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Saat menemui ratusan
buruh tersebut Bupati Hendy sepakat dan menandatangani surat rekomendasi agar Gubernur
Jawa Timur merevisi SK Penetapan UMK 2022 untuk Kabupaten Jember dan menetapakan
besaran sesuai dengan hasil kesepakatan rapat Pleno Dewan Pengupahan yang mengusulkan
besaran UMK 2022 sebesar Rp 2.400.000.
81
