Page 80 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021
P. 80
"Selain itu pekerja di perusahaan ini statusnya tidak jelas apakah PKWT atau buruh lepas.
Perjanjian kerjanya tidak didaftarkan ke instansi pemerintah daerah," jelasnya.
Menurut dia, kejadian serupa ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Budi mengklaim sudah
melaporkan terkait masalah gaji ini ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) KBB maupun provinsi.
"Kejadian ini sudah berlangsung sejak tahun 2017. Kami sudah mengadu ke Disnaker KBB dan
Provinsi namun perusahaan ini belum juga ditindak," tegasnya.
Selain mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran oleh perusahaan. Buruh juga menolak PP
36/2021 tentang pengupahan dan meminta Pemerintah Daerah menaikkan upah tahun 2022.
Apalagi Disnakertrans KBB telah mengeluarkan surat besaran upah bagi pekerja sektor RTMM
nomor 560/094/HI-S/II/2018, pada tanggal 5 Februari 2018.
"Upah kami jauh di bawah kota kabupaten lain di Bandung Raya. Sementara harga kebutuhan
pokok dan biaya hidup layak tak jauh dengan daerah lain. Jadi mestinya harus naik tahun ini,"
pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, Amung Makmur
mengatakan telah mencatat seluruh aspirasi buruh dan akan merekomendasikan kepada
pemerintah daerah agar segera ditindaklanjuti.
Khusus untuk PT Pelangi Jaya Indonesia, dirinya pernah mengunjungi perusahaan tersebut. Apa
yang dikeluhkan buruh memang benar adanya. Oleh karena itu ia minta pemerintah segera
memberi sanksi tegas.
"Saya minta pemerintah lebih intensif melakukan pengawasan. Sanksi lebih tegas, tapi ini
kewenangannya ada di Pemprov. Saya pernah ke PT pelangi setahun lalu. Kira sudah beres,
ternyata belum," pungkasnya.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
79
