Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 22
besaran UMK masing-masing daerah, meminta pengusaha memberlakukan struktur
dan skala upah, hingga ketentuan tentang penangguhan upah.
Khusus soal penangguhan pelaksanaan UMK 2020 dirinci dalam Diktum ke-7 yang
meminta agar perusahaan yang tidak mampu membayar upah mengikuti besaran
UMK agar mengajukan permohonan penangguhan pembayaran upah minimum
paling lambat 20 Desember 2019. Salah satu butir Diktum 7 tersebut isinya ada
yang khusus ditujukan bagi industri padat karya.
"(Pada salah satu poinnya) Terdapat penekanan bahwa pengusaha termasuk
industri padat karya yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, dapat
melakukan kesepakatan bipartit dengan pengawasan dan persetujuan dari
Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Provinsi Jabar," kata Eni.
Merespons hal ini, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Provinsi Jawa Barat Roy Jinto mengatakan, buruh memutuskan membatalkan
mogok daerah yang rencananya digelar tiga hari mulai hari ini. Namun begitu, buruh
akan tetap menggelar aksi unjuk rasa hari ini, Senin, 2 Desember 2019.
"Mogok dibatalkan karena da perubahan dari SE (Surat Edaran) ke SK (Surat
Keputusan), kita apresiasi itu. Kita hargai niatan gubernur itu dengan perubahan
mogok daerah menjadi hanya aksi unjuk rasa. Kita ingin menyampaikan persoalan
di poin d Diktum 7 ini agar dihapuskan," kata Roy saat dihubungi Tempo, Senin, 2
Desember 2019.
Roy mengatakan, Diktum 7 dinilai diskriminatif dengan adanya pembedaan
perlakukan antara industri padat karya dan industri lainnya. Industri di luar padat
karya di ketentuan itu diminta memproses penangguhan upah mengikuti mekanisme
dan ketentuan perundangan hingga mendapat persetujuan gubernur, sementara
khusus industri padat karya cukup lewat bipartit antara pengusaha dan pekerja
dengan cukup lewat pengesahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat.
"Mekanisme penangguhan itu sama pada semua jenis industri karena Undang-
Undangnya satu. SK tersebut membuat diskriminasi terhadap pekerja di industri
padat karya dengan pekerja industri lainnya. Jadi ada perlakukan diskriminasi dari
pemerintah Jawa Barat," kata Roy.
Roy mengatakan, gubernur bisa melindungi industri padat karya tanpa perlu
menabrak aturan dengan menerbitkan aturan diskriminatif itu. "Jawa Barat bisa
melindungi industri padat karya dengan kewenangannya. Misalnya dengan membuat
zona industri, menyediakan lahan, mempermudah izin investasi, itu kewenangan
pemerintah Jawa Barat, bukan dengan menabrak aturan yang dibuat pemerintah
pusat," kata dia.
Page 21 of 116.
