Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019

Title OBON TABRONI: RIDWAN KAMIL JANGAN BUAT KEBIJAKAN ANEH-ANEH SOAL UMK
Media Name jpnn.com
Pub. Date 02 Desember 2019
https://www.jpnn.com/news/obon-tabroni-ridwan-kamil-jangan-buat-kebija kan-aneh-
Page/URL
aneh-soal-umk
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Anggota Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan, kesehatan dan
kependudukan Obon Tabroni meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk
tidak membuat kebijakan yang aneh-aneh menyusul keputusan untuk mengubah
surat edaran (SE) menjadi surat keputusan (SK) tentang upah minimum
kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat tahun 2020.

"Hal ini seharusnya menjadi pelajaran bagi setiap kepala daerah agar tidak
membuat kebijakan yang aneh-aneh dan bertentangan dengan aturan yang ada,"
katanya dalam pernyataan yang disampaikan, Minggu (1/12).

Obon yang juga merupakan Deputi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) itu mengatakan, surat edaran kontroversial itu meresahkan
buruh di Jawa Barat sehingga menimbulkan kegaduhan dan suasana tidak kondusif.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak negatif terhadap produktivitas serta
mengurangi daya tarik Jawa Barat bagi investor karena aturan yang bertentangan
hukum.

"Sikap ini menandakan Gubernur Jawa Barat enggak profesional dan hanya mencari-
cari kericuhan," katanya.

Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) itu juga meminta agar Ridwan Kamil menaati aturan yang
ada.

Sebelumnya, Obon Tabroni menanggapi surat dari Ridwan Kamil dengan
mengatakan bahwa buruh tidak butuh surat cinta, melainkan kebijakan yang
menyejahterakan.

"Upah buruh tidak memberatkan pengusaha. Justru yang memberatkan adalah
korupsi, perizinan yang berbelit-belit, dan banyaknya pungutan liar," katanya.

"Jangan karena tidak bisa menertibkan pungutan liar, akhirnya upah buruh yang
dikorbankan," ujar Obon. (antara/jpnn)

Page 22 of 116.