Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019

Title MASSA BURUH AKAN DEMONSTRASI DI GEDUNG SATE PROTES SK UMK
Media Name detik.com
Pub. Date 02 Desember 2019
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/4806060/massa-buruh-akan-demo nstrasi-di-
Page/URL
gedung-sate-protes-sk-umk
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Bandung - Massa buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Jalan
Diponegoro, Kota Bandung, Senin (2/12/2019). Unjuk rasa yang akan berlangsung selama
empat hari ini merupakan bentuk protes terhadap salah satu poin Keputusan Gubernur
Jabar soal UMK 2020.

Rencananya buruh yang berasal dari berbagai wilayah di Jabar akan bergabung dalam
unjuk rasa kali ini. Mereka akan terlebih dahulu berkumpul di Monumen Perjuangan
Bandung lalu bergerak menuju Gedung Sate yang berjarak hampir 1 kilometer.

"Ya hari ini kita akan demonstrasi di Gedung Sate. Sekitar 10 ribu buruh dari 18 Serikat
pekerja akan turun. Kami berencana akan mogok bekerja selama empat hari," kata Ketua
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto Ferianto via pesan
singkat.

Menurutnya salah satu poin dalam Kepgub Jabar No 561/Kep.983-Yanbangsos/2019
Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020 harus direvisi. Poin tersebut
yaitu diktum ke-7 poin d.

"KSPSI Jabar meminta gubernur untuk merevisi diktum ke-7 point d karena itu memberikan
ruang kepada perusahaan padat karya, yang tidak mampu untuk tidak mengajukan
penangguhan hanya cukup kesepakatan dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja
diperusahaan masing-masing dan disahkan oleh Disnaker Jabar," ungkap dia.

Berdasarkan ketentuan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan jo Kepmen 231 tahun 2003,
kata Roy, perusahaan yang tidak mampu melaksanakan upah minimum mengajukan
penangguhan ke Gubernur. Penangguhan UMK tergantung kepgub bukan disahkan Disnaker
Jabar.

"Selain itu juga adanya diskriminasi dalam Diktum 7 di mana perusahaan di luar industri
padat karya mengajukan penangguhan ke Gubernur sebagaimana diktum 7 huruf a b dan c
sedangkan penangguhan padat karya huruf d melalui disnaker Jabar, dan ini bertentangan
dengan ketentuan UU 13/2003 karena penangguhan itu harus kepada Gubernur," tegas dia.

Dia menyebut kewajiban perusahaan untuk bayar selisih upah yang ditangguhkan secara
rapel. Namun, sambung dia, ketentuan huruf d diktum tujuh dimungkinkan perusahaan
padat karya tidak membayar selisih upah yang ditangguhkan.

"Dengan kata lain hanya menunda pelaksanaan saja, karena ketentuan UU 13/2003 jo Kep
231 tahun 2003 berlaku untuk semua perusahaan tanpa terkecuali," ujar Roy.

Page 26 of 116.