Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 34

RESMI, UMK KOTA BEKASI DAN KABUPATEN BEKASI 2020, INI BESARANNYA SETELAH
               Title          KELUAR SK GUBERNUR JABAR
               Media Name     jabar.tribunnews.com
               Pub. Date      02 Desember 2019
               Page/URL       https://jabar.tribunnews.com/2019/12/02/resmi-umk-kota-bekasi-dan-kabu paten-bekasi-
                              2020-ini-besarannya-setelah-keluar-sk-gubernur-jabar
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
               RESMI, UMK KOTA BEKASI DAN KABUPATEN BEKASI 2020, INI
               BESARANNYA SETELAH KELUAR SK GUBERNUR JABAR


               TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG  - Sudah ditetapkan upah minimum kabupaten/kota
               Bekasi (UMK Bekasi 2020) oleh Gubernur  Jawa Barat  Ridwan Kamil  , per 1
               Desember 2019.

                Penetapan UMK Bekasi 2020 sesuai permintaan  buruh  yang ingin hanya sekadar
               dilandasakan pada surat edaran.

                Keluarnya  surat keputusan  (SK) Gubernur  Jawa Barat  Ridwan Kamil  , maka
               pengusaha memiliki kewajiban yang mengikat untuk membayar upah  buruh  sesaui
               dengan keputusan tersebut.

                UMK Bekasi 2020, mencakup  UMK Kota Bekasi 2020  dan UMK  Kabupaten Bekasi
               2020.

                Besaran  UMK Kota Bekasi 2020  menjadi Rp 4.589.708,90.


                Sedangkan UMK Kabupaten Bekasi 2020 menjadi Rp 4.498.961,51   Pemerintah
               Provinsi  Jawa Barat  menetapkan Keputusan Gubernur  Jawa Barat  No.
               561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum  Kabupaten/Kota di Daerah
               Provinsi  Jawa Barat  Tahun 2020 tertanggal 1 Desember 2019.

                Kepgub ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran (SE)
               Gubernur  Jawa Barat  Nomor 561/75/Yanbangsos tanggal 21 November 2019
               tentang Pelaksanaan  Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi  Jawa
               Barat  Tahun 2020.

                Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani, mengatakan
               penetapan Keputusan Gubernur yang berisi sembilan poin ketetapan ini berisi
               keberpihakan   Pemda Provinsi Jabar terhadap seluruh eksponen masyarakat, baik
               terhadap pengusaha maupun pekerja di sektor umum maupun padat karya.


                "Pada salah satu poinnya terdapat penekanan bahwa pengusaha termasuk industri
               padat karya yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, dapat melakukan
               kesepakatan bipartit dengan pengawasan dan persetujuan dari Disnakertrans
               Provinsi Jabar," katanya di Bandung, Minggu (1/12/19).

                Eni menambahkan UMK Kabupaten/Kota dengan besaran yang tercantum pada
               Kepgub, mulai dibayarkan pada 1 Januari 2020.







                                                       Page 33 of 116.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39