Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 36
Title BURUH GERUDUK GEDUNG SATE BANDUNG
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 02 Desember 2019
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191202131652-20-453333/buruh-g eruduk-
Page/URL
gedung-sate-bandung
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Massa buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung
Sate, hari ini (2/11). Padahal sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
sudah mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat No. 561/Kep.983-
Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2020.
Surat Keputusan tersebut mengganti Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar tentang
Pelaksanaan UMK 2020.
"Hari ini tetap kita melaksanakan aksi unjuk rasa walau SK Gubernur tentang UMK
di Jabar sudah diterbitkan. Masih ada persoalan di SK tersebut," kata Ketua
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto Senin
(2/12).
Kata dia, huruf D diktum 7 SK tersebut memberikan peluang kepada perusahaan
khususnya industri padat karya untuk melemahkan buruh.
Bunyi dari huruf D diktum ketujuh dalam SK tersebut menyatakan, "dalam hal
pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum
Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua,
pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh atau
Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran
upah,dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat".
"Padahal kita ketahui penangguhan itu harus mendapat persetujuan gubernur
sehingga ada perlakuan diskriminasi dari SK tersebut," ujarnya.
Selain meminta penghapusan poin kontroversial, serikat buruh juga meminta
Ridwan Kamil segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
Tahun 2020.
"Karena SK sudah keluar, selanjutnya ada UMSK. Kami meminta gubernur membuat
surat yg ditunjukan kepada bupati/wali kota untuk merundingkan UMSK di masing-
masing kabupaten/kota," ujar Roy.
Aksi unjuk rasa ini juga tetap meminta agar pemerintah mencabut PP No. 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan.
Page 35 of 116.
