Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 40

Title          SERIBU BURUH KEPUNG GEDUNG SATE, TUNTUT RIDWAN KAMIL REVISI SK
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      02 Desember 2019
                              https://bisnis.tempo.co/read/1279100/seribu-buruh-kepung-gedung-sate-t untut-ridwan-
               Page/URL
                              kamil-revisi-sk
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative














               TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar seribu buruh dari 18 serikat buruh/pekerja mengepung
               Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin, terkait keputusan mengenai upah
               minimum kabupaten/kota (UMK) 2020.

               Dalam aksinya buruh menuntut Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil agar
               menghapus salah satu poin dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
               561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang UMK Tahun 2020.

               Sebelum tiba di Kantor Gubernur Jawa Barat, massa buruh berkumpul di Kawasan
               Monumen Perjuangan Rakyat (Monju) Jawa Barat Kota Bandung untuk kemudian
               bergerak berjalan kaki ke Gedung Sate.

               Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto
               Ferianto dalam orasinya di depan Gedung Sate mengatakan, pihaknya
               mengapresiasi keberanian Gubernur Jawa Barat yang mencabut Surat Edaran (SE)
               menjadi Surat Keputusan Gubernur terkait UMK Tahun 2020.

               "Dan hal ini yang kami inginkan sejak awal. Karena surat edaran tidak punya
               kekuatan hukum untuk dasar UMK 2020," kata dia.

               Akan tetapi, kata Roy, masih ada salah satu poin dalam SK UMK 2020 yang
               membuat buruh kecewa yakni poin ke-7 yang memuat tentang penangguhan upah
               bisa melalui perundingan bipartit dan disahkan Dinas Tenaga Kerja dan
               Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

               "Dan kami meminta Pak Gubernur Jabar untuk menghapus poin itu karena tidak
               berpihak kepada buruh," kata dia.

               Sementara itu, Ketua Aliansi Buruh Jawa Barat Asep Sudrajat menambahkan aksi
               unjuk rasa kali ini juga menuntut Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat edaran
               untuk bupati/wali kota memfasilitasi perundingan Upah Minimum Sektoral
               Kota/Kabupaten Tahun 2020.





                                                       Page 39 of 116.
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45