Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 42
Title RIDWAN KAMIL TERBITKAN SK UMK 2020, BURUH TETAP UNJUK RASA
Media Name tempo.co
Pub. Date 02 Desember 2019
https://bisnis.tempo.co/read/1278988/ridwan-kamil-terbitkan-sk-umk-202 0-buruh-tetap-
Page/URL
unjuk-rasa
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menerbitkan Surat Keputusan
Gubernur Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat tahun 2020, tertanggal 1 Desember 2019.
Surat tersebut mencabut Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor
561/75/Yanbangsos tanggal 21 November 2019 tentang Pelaksanaan UMK 2020
yang menuai penolakan, hingga buruh mengancam mogok daerah selama 3 hari
yang rencananya akan dimulai hari ini, Senin, 2 Desember 2019.
Siaran pers Pemerintah Daerah Jawa Barat lewat Humas Pemerintah Provinsi
membenarkan terbitnya surat itu yang berisi penetapan UMK 2020 di Jawa Barat
untuk masing-masing daerahnya. "UMK dengan besaran yang tercantum pada
Kepgub, mulai dibayarkan pada 1 Januari 2020," kata Kepala Biro Hukum dan HAM,
Sekretariat Daerah Jawa Barat, Eni Rohyani, dikutip dari keterangan tertulisnya,
Ahad, 1 Desember 2019.
Surat Keputusan Gubernur tentang UMK 2020 itu berisi 7 diktum. Di antaranya berisi
pernyataan pencabutan Surat Edaran tentang Pelaksanaan UMK 2020, menetapkan
besaran UMK masing-masing daerah, meminta pengusaha memberlakukan struktur
dan skala upah, hingga ketentuan tentang penangguhan upah.
Khusus soal penangguhan pelaksanaan UMK 2020 dirinci dalam Diktum ke-7 yang
meminta agar perusahaan yang tidak mampu membayar upah mengikuti besaran
UMK agar mengajukan permohonan penangguhan pembayaran upah minimum
paling lambat 20 Desember 2019. Salah satu butir Diktum 7 tersebut isinya ada
yang khusus ditujukan bagi industri padat karya.
"(Pada salah satu poinnya) Terdapat penekanan bahwa pengusaha termasuk
industri padat karya yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, dapat
melakukan kesepakatan bipartit dengan pengawasan dan persetujuan dari
Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Provinsi Jabar," kata Eni.
Merespons hal ini, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Provinsi Jawa Barat Roy Jinto mengatakan, buruh memutuskan membatalkan
Page 41 of 116.
