Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019

mogok daerah yang rencananya digelar tiga hari mulai hari ini. Namun begitu, buruh
akan tetap menggelar aksi unjuk rasa hari ini, Senin, 2 Desember 2019.

"Mogok dibatalkan karena da perubahan dari SE (Surat Edaran) ke SK (Surat
Keputusan), kita apresiasi itu. Kita hargai niatan gubernur itu dengan perubahan
mogok daerah menjadi hanya aksi unjuk rasa. Kita ingin menyampaikan persoalan
di poin d Diktum 7 ini agar dihapuskan," kata Roy saat dihubungi Tempo, Senin, 2
Desember 2019.

Roy mengatakan, Diktum 7 dinilai diskriminatif dengan adanya pembedaan
perlakukan antara industri padat karya dan industri lainnya. Industri di luar padat
karya di ketentuan itu diminta memproses penangguhan upah mengikuti mekanisme
dan ketentuan perundangan hingga mendapat persetujuan gubernur, sementara
khusus industri padat karya cukup lewat bipartit antara pengusaha dan pekerja
dengan cukup lewat pengesahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat.

"Mekanisme penangguhan itu sama pada semua jenis industri karena Undang-
Undangnya satu. SK tersebut membuat diskriminasi terhadap pekerja di industri
padat karya dengan pekerja industri lainnya. Jadi ada perlakukan diskriminasi dari
pemerintah Jawa Barat," kata Roy.

Roy mengatakan, gubernur bisa melindungi industri padat karya tanpa perlu
menabrak aturan dengan menerbitkan aturan diskriminatif itu. "Jawa Barat bisa
melindungi industri padat karya dengan kewenangannya. Misalnya dengan membuat
zona industri, menyediakan lahan, mempermudah izin investasi, itu kewenangan
pemerintah Jawa Barat, bukan dengan menabrak aturan yang dibuat pemerintah
pusat," kata dia.

Page 42 of 116.