Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 82

INI PERMINTAAN BURUH SEBELUM BERTEMU GUBERNUR JAWA BARAT RIDWAN KAMIL,
               Title          ANCAM DEMO LAGI
               Media Name     jabar.tribunnews.com
               Pub. Date      02 Desember 2019
               Page/URL       https://jabar.tribunnews.com/2019/12/02/ini-permintaan-buruh-sebelum-b ertemu-
                              gubernur-jawa-barat-ridwan-kamil-ancam-demo-lagi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative

















               Laporan Wartawan Tribun Jabar Daniel Andreand Damanik  TRIBUNJABAR.ID,
               BANDUNG  - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar
               Roy Jinto  menemui sejumlah awak media di depan Gedung Sate sebelum
               melakukan audiensi kepada Gubernur Jawa Barat M  Ridwan Kamil  , Senin
               (02/12/2019).

                "Kami mengapresiasi langkah Gubernur yang mengeluarkan Surat Keputusan yang
               awalnya merupakan surat edaran. Kami meminta Gubernur untuk merevisi diktum
               ke-7 point D, karena itu memberikan ruang kepada perusahaan padat karya, yang
               tidak mampu untuk tidak mengajukan penangguhan hanya cukup kesepakatan
               dengan serikat pekerja diperusahaan masing-masing dan disahkan oleh Disnaker
               Jabar," kata  Roy Jinto  .


                Ketentuan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan jo Kepmen 231 tahun 2003,
               perusahaan yang tidak mampu melaksanakan upah minimum mengajukan
               penangguhan ke Gubernur. Ditegaskannya bahwa penangguhan UMK tergantung
               Gubernur bukan disahkan Disnaker Jabar.

                 Roy Jinto menyatakan, bahwa salah satu poin dalam Keputusan Gubernur Jabar
               No 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
               Tahun 2020 harus direvisi, poin tersebut ialah diktum ke-7 poin D.

                Roy menilai bahwa adanya diskriminasi dalam Diktum 7 yaitu perusahaan di luar
               industri padat karya mengajukan penangguhan ke Gubernur sebagaimana diktum 7
               huruf a b dan c.

                Sementara itu, penangguhan padat karya huruf d melalui disnaker Jabar, dan ini
               bertentangan dengan ketentuan UU 13/2003 karena katanya, penangguhan itu
               harus kepada Gubernur.

                "Kewajiban perusahaan untuk bayar selisih upah yang ditangguhkan secara rapel.
               Namun, pasa ketentuan huruf D diktum tujuh dimungkinkan perusahaan padat




                                                       Page 81 of 116.
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87