Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 78

Title          RT/RW DI PALEMBANG BAKAL DIBERI JAMINAN BPJS KETENAGAKERJAAN
               Media Name     gatra.com
               Pub. Date      02 Desember 2019
                              https://www.gatra.com/detail/news/459714/kesehatan/rtrw-di-palembang-b akal-diberi-
               Page/URL
                              jaminan-bpjs-ketenagakerjaan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Para Ketua RT/RW di kota Palembang hendaknya bersiap dengan fasilitas
               ketenagakerjaan yang akan diberikan pemerintah. Pemerintah kota Palembang
               menyiapkan jaminan ketenagakerjaan pada sekitar 5.000 Ketua RT/RW.

               "Rapat ini, memberikan kesempatan kepada Ketua RT/RW, ustadz, ustadzah, serta
               marbot guna mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Palembang
               memandang perlu adanya jaminan pelaksanaan tugas secara optimal melalui BPJS
               Ketenagakerjaan," ujar Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda, Senin (2/12).

               Fitrianti yang menggelar rapat pembahasan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan
               dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memastikan jaminan
               ketenagakerjaan akan dimulai dengan kajian dan dasar hukum pelaksanaan.
               Setelahnya dilakukan sosialisasi dan dikenalkan kepada para penggunanya.


               "Pemerintah Kota Palembang akan melakukan kajian terhadap kemungkinan
               pemberian jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi Ketua RT RW, serta ustad ustadzah
               dan marbot," sambungnya.

               Kota Palembang terdapat sekitar 5000 ketua RT/RW dan 400 ustadz ustadzah di 18
               kecamatan. Penerapan BPJS Ketenagakerjaan harus dimulai dengan kajian dan
               dasar hukum pelaksanaan, serta sosialisasi, dan dilaunching.


               Sebelummya, sejumlah OPD di Kota Palembang pernah terdaftar di BPJS
               ketenagakerjaan di antaranya Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Protokol,
               DLHK, Dinas Perikanan, dan Dinas Sosial. namun seluruh OPD tersebut tidak
               melanjutkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dengan alasan terganjal
               aturan.























                                                       Page 77 of 116.
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83