Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 83
karya tidak membayar selisih upah yang ditangguhkan," katanya. Ketentuan UU
13/2003 jo Kep 231 tahun 2003 berlaku untuk semua perusahaan tanpa terkecuali,"
kata Roy Jinto.
Buruh juga meminta agar Gubernur membuat surat edaran kepada Wali Kota dan
Bupati se Jawa Barat untuk memfasilitasi perundingan Upah minimum Sektoral
Kabupaten/Kota (UMSK).
"Karena setelah terbitnya UMK , UMSK juga harus terbit, agar UMK dan UMSK
bisa terbit per 1 Januari 2020. Seperti kita ketahui bahwa sebagian besar 12
Kabupaten dan Kota upahnya berdasarkan UMSK," katanya.
Roy Jinto menambahkan, jika beberapa poin yang selayaknya dihapus tersebut,
tidak dihapus, maka mereka akan kembali menggelar aksi unjukrasa dengan massa
yang lebih masif.
Page 82 of 116.
