Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 88

Title          TUNTUTAN SK UMK DIPENUHI, BURUH SE-JABAR KINI MINTA REVISI SALAH SATU POIN
               Media Name     rri.co.id
               Pub. Date      02 Desember 2019
                              http://rri.co.id/post/berita/753701/daerah/tuntutan_sk_umk_dipenuhi_bu
               Page/URL
                              ruh_sejabar_kini_minta_revisi_salah_satu_poin.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative






               Meski Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menerbitkan Skgub tentang
               penetapan UMK 2020, ribuan buruh masih mengepung gedung Sate Kota Bandung,
               Senin (2/12/2019).

               Setelah terpenuhi salah satu tuntutan, para buruh dari berbagai elemen se Jawa
               Barat itu kemabli mengajukan tuntutan revisi salah satu poin dalam Skgub nomor
               561/Kep.983-Yanbangsos/2019, tertanggal 1 Desember 2019.


               Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto
               mengatakan, para buruh tetap akan melakukan unjukrasa mengingat salah satu
               poin dari Skgub nomor 561 tentang UMK itu, dinilai masih condong menguntungkan
               perusahaan. Dijelaskannya, poin D diktum ke -7 soal penangguhan upah.

               "Kami tetap melaksanakan aksi unjukrasa karena walaupun kami mengapresiasi
               terbitnya SK yang dikeluarkan pak Gubernur, masih ada persoalan khususnya di
               poin D diktum ke-7,"ungkapnya.

               Menurutnya, para buruh menilai, hal itu memberi ruang bagi perusahaan khususnya
               industri padat karya untuk melakukan penangguhan bagi perusahaan yang tidak
               mampu membayar upah sesuai UMK, secara di bawah tangan.

               "Dengan pengesahan hanya persetujuan dari Disnakertrans Jawa Barat. Padahal
               sesuai dengan peraturan UU


               no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juncto Kepmen 231 tahun 2003,
               penangguhan UMK sesuai aturan yang ditentukan bagi perusahaan yang tidak
               mampu harus melalui persetujuan Gubernur. Bila tidak, hal itu membuka celah bagi
               perusahaan untuk melanggar aturan perundang-undangan,"imbuhnya.























                                                       Page 87 of 116.
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93