Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019

Title INGATKAN GUBERNUR JABAR, KSPSI: JANGAN BUAT POLEMIK
Media Name sindonews.com
Pub. Date 02 Desember 2019
https://ekbis.sindonews.com/read/1464609/34/ingatkan-gubernur-jabar-ks psi-jangan-
Page/URL
buat-polemik-1575285926
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta Gubernur Jawa Barat
(Jabar) Ridwan Kamil tidak membuat masalah baru dengan mengeluarkan Surat Edaran
Nomor: 561/75/Yanbangsos kepada seluruh pimpinan perusahaan di wilayah itu tentang
pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, keputusan Ridwan Kamil tersebut
membuat polemik baru dengan buruh. Pimpinan buruh dengan jutaan anggota di Tanah Air
ini menilai, hanya Ridwan Kamil gubernur satu-satunya yang tidak mau mengeluarkan Surat
Keputusan (SK) mengenai UMK melainkan hanya berbentuk surat edaran. Padahal, tegas
dia, aturan berlandaskan SK Gubernur bersifat wajib dan memiliki konsekuensi pidana jika
perusahaan tidak menaati.

"Tentunya keputusan kontroversial ini membuat buruh di Jawa Barat marah dan akan
menggelar aksi besar-besaran besok dari gabungan seluruh serikat pekerja yang ada di
Jawa Barat," katanya kepada media di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Andi Gani menjelaskan, didalam UU Ketenagakerjaan sudah diatur jika perusahaan benar-
benar tidak mampu maka penangguhan kenaikan bisa dilakukan. Apalagi bupati dan
walikota di wilayah Jawa Barat telah mengirim surat kepada Ridwan agar penetapan upah
dilakukan dengan SK. "Tapi, dengan mengeluarkan Surat Edaran ini seperti membuka ruang
untuk semua perusahaan tidak menaikkan upah buruh," tegasnya.

Kabar terakhir, Andi Gani mendengar Ridwan Kamil telah bersedia mengeluarkan SK untuk
Penetapan UMK 2020. Laporan dari Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto menguatkannya
bahwa sudah ada solusi untuk menghadapi polemik masalah Surat Edaran
tersebut.(Menurutnya, kabar ini tentu menyejukkan buat buruh. Namun, dirinya berharap
Ridwan Kamil tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Andi Gani berharap
dengan dikeluarkannya SK penetapan UMK situasi akan kembali kondusif.

Sementara itu, KSPSI Jawa Barat menyarankan jika ada penangguhan harus tetap sesuai
aturan melalui Gubernur dan upah yang ditangguhkan tetap dibayar di akhir penangguhan
sebagai utang perusahaan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk diketahui, buruh di Jawa Barat bersiap menggelar aksi besar-besaran dan mogok
kerja pada tanggal 2 hingga 4 Desember mendatang.

Page 90 of 116.