Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 94
Title PENETAPAN UMK JABAR BERGANTI FORMAT
Media Name suaramerdeka.com
Pub. Date 02 Desember 2019
https://www.suaramerdeka.com/news/baca/208930/penetapan-umk-jabar-berg anti-
Page/URL
format
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Penetapan Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) 2020 di Jabar yang
sebelumnya diakomodir dalam bentuk surat edaran pada pekan lalu, dicabut.
Sebagai gantinya, Gubernur Ridwan Kamil mengeluarkan format dalam bentuk surat
keputusan yang dikeluarkan per 1 Desember 2019.
Meski demikian, kata RK, secara substansi tak ada yang berubah. Pihaknya pun
mempertimbangkan masukan Pangdam III Siliwangi dan Kapolda Jabar. "(Ini lebih
ke) masalah kekhawatiran tidak diikuti Apindo. Hasil rapat Forkompimda, kita ubah
formatnya (ke SK) tapi pointnya (tetap) sama," katanya di Bandung, Senin (2/12).
Buruh sendiri memang bereaksi atas penggunaan surat edaran dalam penetapan
UMK karena dianggap tak mengikat. Senin, mereka bahkan masih menggelar aksi
unjuk rasa di depan Gedung Sate untuk menolak keberadaan surat edaran tersebut.
Perubahan format surat tersebut tak terlepas dari kondisi yang berkembang. Kendati
materinya disebut tak berubah, proses penangguhan yang sebelumnya ditiadakan
kembali diberlakukan. Perusahaan paling lambat mengajukannya pada 20 Desember
2019.
Dalam kaitan penangguhan, RK menyebut pihaknya memberikan pengaturan khusus
terhadap pekerja padat karya. "Kita keluarkan perlindungan khusus ke padat karya
untuk melakukan nego upah secara bipartit saja, proses tersebut akan dilindungi
dan disetujui Pemerintah Provinsi," tandasnya.
Mantan Walikota Bandung itu berharap SK UMK itu bisa diterima semua pihak.
Suara-suara penolakan dari buruh termasuk dengan demo dipersilahkan. Hanya
saja, secara implisit, dia tak akan mengubahnya lagi.
"Pengalaman saya menjadi kepala daerah selama 6 tahun, apa pun keputusannya
tetap ada demo, demo sendiri dipersilahkan sepanjang sesuai aturan, yang penting
tujuan saya mencegah PHK dan, cegah pindahnya perusahaan," jelasnya.
Terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy
Jinto mengapresiasi penerbitan penetapan UMK yang semula dari surat edaran
menjadi surat keputusan. Hanya saja, pihaknya tetap merasa ada yang kurang dari
langkah tersebut.
Page 93 of 116.
