Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 92
Title BURUH BATALKAN MOGOK MASSAL
Media Name kumparan.com
Pub. Date 02 Desember 2019
Page/URL https://kumparan.com/bandungkiwari/buruh-batalkan-mogok-massal-1sMoirw zNRA
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Buruh yang bergabung di dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) Jawa Barat membatalkan aksi mogok massal pada Selasa-Rabu besok (3-
4/11). Meski begitu mereka tetap menuntut pemerintah agar mencabut PP No. 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Sikap ini diambil sebagai respon dikeluarkannya Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa
Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota
di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
Keputusan Gubernur tersebut mengganti Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan
UMK 2020 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Surat edaran inilah yang memicu aksi buruh untuk turun ke jalan hari ini.
"Hari ini tetap kita melaksanakan aksi unjuk rasa walau SK Gubernur tentang UMK di
Jabar sudah diterbitkan. Masih ada persoalan di SK tersebut pada huruf D diktum 7
yang memberikan peluang kepada perusahaan khususnya industri padat karya
untuk melemahkan buruh," kata Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto.
Adapun bunyi dari huruf D diktum ketujuh dalam SK tersebut menyatakan, "dalam
hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah
Minimum Kabupaten/Kota Tahun
2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, pengusaha dapat melakukan
perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah,dengan persetujuan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
"Padahal kita ketahui penangguhan itu harus mendapat persetujuan gubernur
sehingga ada perlakuan diskriminasi dari SK tersebut," ujarnya.
Selain meminta penghapusan poin kontroversial, serikat buruh juga meminta
Ridwan Kamil segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
Tahun 2020.
Page 91 of 116.
